Moderasi Agama Tangkal Radikalisme

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Rabu, 16 Mei 2018, 18:27 WIB Humaniora
Moderasi Agama Tangkal Radikalisme

ANTARA

PARA pemuka agama meneguhkan kembali komitmen mereka merawat nilai-nilai kebangsaan dengan kekuatan kerohanian bagi penganutnya. Moderasi agama diperlukan untuk menangkal paham-paham radikalisme yang berbalut ajaran agama.

Demikian disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin seusai bertemu Presiden Jokowi Widodo bersama sejumlah tokoh agama di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/5).

"Kita harus semakin meneguhkan moderasi agama. Moderasi dalam artian agama tidak boleh dibawa kepada pemahaman dan bentuk pengamalan yang ekstrem yang berlebihan," ujarnya.

Tokoh-tokoh agama mesti bisa menjadikan agama sebagai sumber nilai, jangan justru menjadi sumber perpecahan dan permisif terhadap paham-paham radikalisme dan ekstremisme. Pasalnya, agama pada hakikatnya ialah moderat.

"Kalau sudah berlebihan itu tentu sudah keluar dari inti ajaran agama. Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk mengembalikan semua bentuk pemahaman dan pengamalan keagamaan dalam sisi yg moderat," ujar politisi Partai Persatuan Bangsa itu.

Menghadapi tantangan kebangsaan yang kian kompleks, Presiden Jokowi menilai peran para tokoh agama semakin sentral gun menangkal paham-paham dari luar yang tak sejalan dengan jati diri bangsa.

Tokoh agama juga harus memastikan bahwa pengajaran agama efektif membentuk kepribadian bangsa yang sesuai dengan kebinekaan. Tokoh agama harus mencegah penggunaan isu keagamaan yang berpotensi memecah masyarakat.

"Ketika kita dipengaruhi oleh pengaruh luar, paham-paham yang tidak sejalan dengan jati diri keindonesiaan kita, maka agama harus lebih bisa dikedepankan pada sisi yang lebih moderat tadi itu," tuturnya.

Lukman mengakui masih tokoh agama yang isi ceramahnya provokatif dan agitatif. Isu agama yang memunculkan pertentangan dan intoleransi harus dicegah bersama karena dapat membahayakan NKRI.

"Sejak tahun lalu saya sudah memberikan imbauan seruan kepada semua pengelola rumah ibadah, penceramah di semua agama, agar menggunakan rumah ibadah tidak provokatif, agitatif, apalagi dgn menebarkan fitnah. Harus kembali kepada esensi agama yang melindungi harkat drajat martabat kemanusiaan," pungkasnya. (OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More