Perbaiki Tata Kelola SDM Kesehatan Daerah

Penulis: Indriyani Astuti Pada: Rabu, 16 Mei 2018, 05:50 WIB Humaniora
Perbaiki Tata Kelola SDM Kesehatan Daerah

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

TATA kelola sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan di daerah sangat memengaruhi kondisi kesehatan masyarakatnya. Salah satu contoh pengelolaan SDM yang buruk antara lain di Kabupaten Asmat, Papua, yang mengakibatkan kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk.

Oleh karena itu, peristiwa yang terjadi pada awal tahun tersebut harus menjadi pelajaran bagi daerah lain dalam menata kelola SDM kesehatan. "Meskipun ada biaya kesehatan, bila tanpa pengelolaan yang baik, hasilnya tidak akan optimal," kata Kepala Pusat Pengembangan SDM (PPSDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan Usman Sumantri dalam diskusi bertajuk Pelajaran dari Asmat Sinergi Berkelanjutan untuk Papua Mandiri, yang diselenggarakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Jakarta, kemarin.

Usman mengungkapkan biaya kesehatan di Kabupaten Asmat memadai. Dana alokasi khusus (DAK) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asmat untuk rujukan reguler pada 2017 mencapai Rp3,1 miliar dengan realisasi sebesar Rp2,5 miliar. Pada tahun ini, alokasinya naik menjadi Rp8,8 miliar.

Infrastruktur kesehatan, Usman menambahkan, juga cukup karena di kabupaten itu terdapat satu RSUD dan 16 puskemas. Dari 16 puskesmas, 13 di antaranya berfungsi, sedangkan tiga lainnya belum teregistrasi.

Sayangnya, fasilitas kesehatan yang tersedia itu masih kekurangan tenaga dokter. Ia menyebutkan, untuk 13 puskesmas, hanya ada 7 dokter, 164 perawat, dan tidak ada tenaga gizi. Padahal, masalah yang dihadapi di Asmat salah satunya ialah gizi.

"Tanpa tenaga kesehatan yang memadai, infrastuktur untuk kesehatan tidak bisa digunakan dengan maksimal," ucapnya.

Usman juga mengatakan masalah yang terjadi di Asmat tidak hanya terkait dengan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi masalah lain. Pemenuhan kebutuhan gizi terkait erat dengan ketahanan pangan. Namun, kondisi geografis di Kabupaten Asmat tidak memungkinkan masyarakat menanam bahan pangan sehingga diperlukan peran Kementerian Pertanian.

Menurut Usman, ada 17 daerah lain di Papua yang berkondisi hampir sama dengan Asmat. Bila daerah tersebut tidak ditangani dengan baik, tidak tertutup kemungkinan muncul masalah kesehatan seperti di Asmat.

Air hujan

Hal senada disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar IDI Prof dr Ilham Oetama Marsis. Menurutnya, KLB campak dan gizi buruk tersebut disebabkan kegagalan distribusi SDM kesehatan. Selain itu, sulitnya akses air bersih menjadi salah satu faktor terjadinya tragedi sebab masyarakat Asmat hanya mengandalkan air hujan untuk keperluan sehari-hari. Faktor lainnya pelayanan kesehatan yang tidak optimal.

Ia juga mengatakan rendahnya cakupan imunisasi dan stunting (kurang gizi kronik) di Kabupaten Asmat juga potret belum optimalnya pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

"Secara jujur kita ikut bertanggung jawab. Kekurangan gizi ialah suatu perubahan yang tidak terjadi secara akut, tetapi berlangsung lama. Pada saat itu kita fokus pada hal-hal yang bersifat pencitraan," ujar Marsis. Jumlah korban meninggal dunia dalam kasus KLB campak dan gizi buruk di Asmat mencapai 76 anak.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More