Terorisme dan HAM

Penulis: Mimin Dwi Hartono Staf Senior Komnas HAM Pada: Rabu, 16 Mei 2018, 01:45 WIB Opini
Terorisme dan HAM

seno

TERORISME yang terjadi dalam kasus kerusuhan dan penyanderaan aparat Polri di Rutan cabang Salemba di Mako Brimob yang menewaskan lima anggota Polri dan satu narapidana terorisme masih melekat di ingatan, ketika serangkaian bom diledakkan di beberapa lokasi di Surabaya dan Sidoarjo, Jatim, Minggu dan Senin (13-14 Mei 2018).
     
Puluhan orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Korban tewas selain di pihak Polri dan masyarakat, juga di pihak pelaku yang menjalankan aksi dengan bom bunuh diri. Lebih memprihatinkan lagi, anak-anak diajak pelaku dalam serangan itu.
    
Presiden Jokowi telah kembali memerintahkan percepatan pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sudah cukup lama tertunda. Kapolri dalam banyak kesempatan menyampaikan prinsip dasar pemberantasan terorisme dalam koridor penghormatan dan perlindungan HAM.
    
Hal itu juga sempat dinyatakan Menko Polhukam Wiranto, bahwa jikapun TNI dilibatkan, akan tetap memperhatikan HAM. Kalangan DPR juga sepakat HAM menjadi prinsip yang tidak boleh ditinggalkan.
    
Di sisi lain, ada yang berpendapat, mengingat begitu mendesak dan bahayanya tingkat ancaman terorisme, HAM bisa dikesampingkan. Hal itu karena HAM memberikan batasan-batasan yang dianggap telah menghalangi penegakan hukum. Benarkah demikian?
     
Dalam penangkapan atas terduga teroris, polisi setidaknya harus memegang minimal dua alat bukti yang cukup. Penegak hukum tidak bisa menangkap terduga teroris secara sewenang-wenang tanpa ada bukti yang kuat. Padahal, potensi terorisme berada di depan mata. Aparat tidak bisa bergerak jika tidak ada bukti permulaan yang cukup.
    
Dalam konteks pro dan kontra pemberantasan terorisme ini, kita hendaknya tidak salah menempatkan HAM atau HAM dianggap menjadi penghalang dalam pemberantasan terorisme.
    
HAM ialah hak yang melekat pada setiap orang yang merupakan anugerah Tuhan YME. Tidak ada seorang atau pihak mana pun bisa mencabut HAM seseorang secara sewenang-wenang, termasuk pemerintah.
    
Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana HAM bagi teroris yang telah membunuh orang dengan sadis dan merugikan kepentingan umum? Ada yang berpendapat, karena aksi mereka telah merenggut hak hidup dan hak atas rasa aman bagi masyarakat secara luas, tidak pantas bagi teroris dijamin dan dilindungi HAM-nya.
   
Lalu, apakah lantas HAM diabaikan saja dalam pemberantasan terorisme?  Mari kita cermati penerapan Patriot Act di AS yang diberlakukan sejak peristiwa WTC di New York, 11 September 2001.
    
Melalui UU itu, aparat AS bisa menginterogasi, menangkap, dan menahan seseorang yang dituduh sebagai teroris secara sewenang-wenang dan dengan waktu tidak terbatas, tanpa ada bukti. Apakah lantas teror di AS bisa diatasi dengan kebijakan represif itu? Tidak! Teror malahan semakin sering terjadi di AS, bahkan oleh warga negara AS sendiri.
    
Aksi dan tindakan teror semakin sulit untuk dihindari karena pendekatan penanganan yang salah dan semena-mena. Setelah 16 tahun AS mendeklarasikan perang melawan teror, terorisme malah semakin meluas dari Timur Tengah ke Asia Tenggara (Kompas, 10/7/17).
     
Sementara itu di Indonesia, terduga teror diperlakukan sebagai manusia yang pada dirinya melekat hak-hak yang dilindungi UU. Mereka yang dituduh melakukan teror diadili melalui proses hukum dengan mengedepankan asas due process of law dalam koridor criminal justice system. Hal itu disebut sebagai pendekatan HAM dalam penanggulangan terorisme.
     
Dengan pendekatan berbasis HAM, terorisme dapat dilokalisasi sehingga tidak menyebar luas ke masyarakat. Pendekatan yang humanis menempatkan teroris para pelaku lapangan bukan hanya sebagai pelaku semata, melainkan juga korban.
    
Mereka ialah korban dari indoktrinasi dan penyebaran pemahaman yang salah melalui berbagai media, di antaranya internet. Karena itu, selepas dipenjara, mereka harus direhabilitasi dan diberdayakan secara sosial dan ekonomi sebagaimana selama ini dilakukan BNPT.
    
Pendekatan HAM juga memberikan porsi yang besar kepada aktor-aktor nonnegara (organisasi kemasyarakatan, media, institusi pendidikan, LSM, dll) untuk berperan serta menanggulangi terorisme melalui pendidikan dan pemberdayaan sosial ekonomi teroris dan keluarganya.
    
Hal itu karena terorisme, sebagai paham dan gerakan, tidak bisa hanya diatasi aparat negara yang jumlah dan kapasitasnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan skala ancaman dan gerakan teror yang sangat luas dan mengglobal dan lintas negara.
    
Melalui pemeriksaan di pengadilan, aparat negara bisa memperoleh banyak data dan informasi tentang terorisme yang diperoleh dari tersangka/terdakwa, saksi, ahli, dan alat bukti lainnya. Keterangan itu berguna untuk menguak dan menelusuri jaringan teror yang ada untuk kepentingan pencegahan dan penindakan.
    
Selain itu, proses penegakan hukum menjadi media edukasi bagi publik dan terduga teroris bahwa apa yang mereka lakukan ialah salah dan melanggar hukum serta mengabaikan HAM.
     
Hal ini jauh berbeda dengan pendekatan ala AS, pemberantasan terorisme sangat mengabaikan hukum dan partisipasi masyarakat sehingga tidak efektif. Menurut organisasi think tank AS, New Amerika, pasca-911, jumlah warga AS yang terbunuh oleh organisasi teroris hanya 9 orang, sedangkan warga AS yang tertembak mati oleh sesama warga AS sebanyak 11.737 orang (2005-2014). Artinya, 82% aksi teror dilakukan warga AS.
    
Pendekatan berbasis HAM dalam penanggulangan terorisme tidak melemahkan upaya menekan aksi terorisme, tetapi justru memperkuatnya melalui partisipasi luas masyarakat dan penanggulangan jaringan terorisme sampai ke akarnya.
    
Partisipasi masyarakat ialah modal sosial yang sangat penting supaya penanggulangan teror menjadi gerakan sosial kemasyarakatan. Bukan hanya semata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat negara yang dalam banyak hal mempunyai banyak keterbatasan. Seperti apa yang disampaikan Malala Yousafzai, peluru bisa membunuh teroris, tapi hanya pendidikanlah yang bisa melenyapkannya. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi

 

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More