Kaus 2019 Ganti Presiden Ricuhkan Debat Kandidat Pilkada Jabar

Penulis: Dede Susanti Pada: Senin, 14 Mei 2018, 23:26 WIB Pilkada
Kaus 2019 Ganti Presiden Ricuhkan Debat Kandidat Pilkada Jabar

MI/Dede Susianti

SIARAN langsung debat publik Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang dilaksanakan di Balairung, Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (14/5) berakhir ricuh.

Kericuhan terjadi saat sesi terakhir yakni saat setiap pasangan calon menyampaikan kalimat penutup.

Pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum dan paslon nomor urut 2 Tb Hasanuddin-Anton Charliyan, menyampaikan dengan manis kata penutupnya.

Suasana berubah, pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu mengeluarkan kalimat penutup yang bernada provokatif.

"2018 Asyik, 2019 ganti presiden," ujar Syaikhu seraya membentangkan kaus berwarna putih dengan tulisan yang sama.

Spontan para pendukung pasangan lainnya bereaksi. Kekacauan terjadi. Massa pendukung yang protes sempat dihalau polisi.

Bahkan pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi menahan diri untuk menyampaikan kalimat penutup. Kericuhan terjadi kurang lebih berlangsung setengah jam.

Ketua KPU Yayat Hidayat naik podium mencoba menenangkan massa. "Kita bisa selesaikan dengan baik. Ada Bawaslu. Kepada semua tim kampanye untuk bisa menahan diri. Nanti kita selesaikan," kata Yayat.

Calon gubernur TB Hasanuddin juga mencoba menenangkan para pendukungnya. "Saya mohon tenang. Jangan terpancing. Ini bukan pemilihan presiden, kita belum masuk pada ranah pilpres. Ada aturannya. Biar ditegakkan oleh KPU. Saya mohon kepada kader PDIP tenang. Saya minta duduk," katanya dengan nada keras.

"Jangan main hakim sendiri. Saya mohon titip. Saudara adalah orang orang baik. Jangan merugikan kita semua. Kepada penyelenggara, kepada UI, jangan memalukan," kata Hasanudin.

Anton Charliyan pun turut serta menenangkan masa. "Kepala boleh panas, tapi hati harus tenang. Hormati pimpinan Anda di sini," katanya.

"Mereka bentang spanduk, ganti presiden. itu yang bikin kita tersinggung. Forum ini bukan pilpres. Salah tempatnya," kata anggota DPRD dari PDIP Kota Depok Hermanto.

Pihaknya minta yang bersangkutan untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka. Dan kepada pihak terkait falam hal ini KPU maupun Bawaslu untuk bertindak dan memberikan sanksi tegas.

"Jelas, kita minta dia minta maaf. Minta maaf secara terbuka. Di sini kan ada pengawas. Harusnya bertindak," pungkasnya. (A-1)
 

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More