PKS Diminta Tertibkan Kader yang Sebut Aksi Terorisme Rekayasa

Penulis: Dero Iqbal Mahendra Pada: Senin, 14 Mei 2018, 16:38 WIB Politik dan Hukum
PKS Diminta Tertibkan Kader yang Sebut Aksi Terorisme Rekayasa

Ist

Forum Komunikasi Aktivis (Forkas) mendesak Partai Keadilan Sejahtera untuk menertibkan kader yang menganggap rentetan peristiwa teror di Surabaya yang memakan banyak korban dan menimbulkan keresahan di masyarakat sebagai sebuah rekasaya.

"Kami medesak PKS agar segera menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas sikap PKS yang bungkam pada segala bentuk kejahatan teroris. Selain itu kader-kader PKS yang menganggap kasus teroris adalah rekayasa untuk dipecat," Koordinator Aksi Forkas Novy Viky Akihary di Jakarta, Senin (14/5).

Selain itu dalam tuntutannya Fokas juga menuntut agar Presiden PKS Sohibul Iman serta Mardani Ali Sera Mundur karena dianggap telah menjadikan partai politik sebagai alat penghasut dan pemecah kehidupan umat beragama.

Viky menjelaskan selama ini dalam menghadapi aksi terorisme Polisi belum memiliki payung hukum yang memadai untuk mengambil tindakan tegas terhadap setiap aksi terorisme karena UU nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum memadai.

Oleh sebab itu dirinya menyatakan mendukung pernyataan Kapolri agar DPR segera mengesahkan Revisi UU No 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu juga mendesak Presiden mengeluarkan Perppu untuk menghadapi aksi terorisme sebagai landasan bagi Polri untuk dapat bertindak lebih tegas.

"Kita juga mendorong segera dibubarkannya partai pendukung terorisme di Indonesia, serta juga Ormas Radikalis oleh pemerintah RI dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," terang Novy.

Kedepannya selain aksi di kantor DPP PKS pda hari ini, Fokas juga akan melakukan sejumlah aksi unjuk rasa lanjutan di Mabes Polri pada Kamis 17 Mei sebagai bentuk dukungan bagi Polri untuk tidak ragu dalam menindak setiap aksi teror terhadap NKRI. Juga unjuk rasa di DPR guna mendesak anggota dewan untuk segera mengesahkan revisi RUU Terorisme yang waktunya menyesuaikan dengan masa reses DPR. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More