Belajar dari Mahathir tentang Modernisasi

Penulis: Endi Haryono Dosen pada Prodi Hubungan Internasional President University, Cikarang Pada: Rabu, 09 Mei 2018, 00:15 WIB Opini
Belajar dari Mahathir  tentang Modernisasi

tiyok

DEMIKIAN kutipan kuliah umum mantan PM Mahathir Mohamad pada Orasi Ilmiah Dies Natalis Ke-17 Universitas Bung Karno (UBK) di Jakarta, 25 Juli 2016. Sistem demokrasi mapan, pemerintah kuat dan bersih, dan ekonomi nasional berdikari ialah tiga kata kunci menuju sebuah negara dan bangsa yang modern dan berjaya dalam globalisasi.

Dari ketiganya, demokrasi ialah basis terpenting, ketiganya menjadi kukuh dengan partisipasi aktif dan cerdas dari masyarakat pada proses politik yang berlangsung, baik pada saat pemilu maupun dalam proses-proses perumusan kebijakan-kebijakan publik.
Tokoh berusia 92 tahun itu hari-hari belakangan ini kembali ke kancah politik seusai mengundurkan diri pada Oktober 2003, setelah 22 tahun memerintah Malaysia. Korupsi di Malaysia, lebih spesifik lagi skandal korupsi 1MDB yang diduga melibatkan PM Najib Razak, memaksanya kembali terjun ke politik. Mahathir berpeluang besar memenangi pemilu Malaysia 9 Mei 2018 mendatang dan kembali menjadi PM Malaysia.

Mahathir dikenal sebagai pemimpin yang efektif dan sederhana. Ketika mengakhiri kekuasaan, dia dipuji sebagai bapak modernisasi Malaysia, bukan hanya oleh warga Malaysia, melainkan juga di Asia. Pada Mahathir juga melekat julukan yang akan terus mengasosiasikannya dengan Indonesia, yakni sebagai 'little Soekarno' (Soekarno kecil) dan sekaligus sebagai murid Soeharto, dua julukan yang sesungguhnya kontras.

Basis modernisasi
Mahathir meletakkan demokrasi sebagai basis modernisasi yang terpenting bagi sebuah bangsa, bersama basis-basis yang lain seperti ekonomi berdikari, pemerintahan bersih dan kuat, serta politik luar negeri yang bertumpu pada kemitraan dengan negara-negara tetangga.

Ia meyakini bahwa setiap negara bisa mengembangkan karakteristik demokrasinya sendiri sesuai dengan karakteristik nasionalnya, meskipun kurang begitu suka terhadap demokrasi liberal dan kebebasan individu yang menjadi basisnya. Dalam konteks ini, Mahathir menempatkan pendidikan, baik pendidikan umum maupun politik, sebagai aset utama bagi Malaysia.

Pendidikan yang baik menghasilkan warga negara (dan sumber daya manusia/SDM) baik dan unggul. Kuliah Mahathir di UBK tentang demokrasi dan modernisasi itu merupakan pemikiran yang menarik meskipun bukan tema yang sama sekali baru. Bagi Mahathir, negara baru akan mencapai kejayaan kalau demokrasi bekerja dengan baik. Apabila masyarakat mudah disuap, demokrasi akan kehilangan arahnya.

Mahathir meyakini bahwa pemerintah (government) harus berperan besar dalam kehidupan sosial-ekonomi, bukan sekadar salah satu dari tiga unsur tata kelola (governance) yang harus berperan minimal seperti diajarkan paham neoliberalisme. Pemerintah yang kuat dan bersih adalah juga basis modernisasi bangsa yang berikutnya.

Ketika dilanda krisis ekonomi 1997, Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir tak mau menerima pinjaman berikut resep ekonomi dari Dana Moneter Internasional (IMF) seperti ditempuh Indonesia. Ia justru menerapkan kebijakan ekonomi-politik yang nasionalistis, dan terbukti berkontribusi pada percepatan pemulihan ekonomi Malaysia.

Strategi ekonomi nasionalistis Mahathir, termasuk di dalamnya kebijakan bail-out perusahaan nasional--yang dulu dikritik pedas oleh AS dan IMF, justru dipraktikkan Washington dan direkomendasikan IMF kepada negara-negara Eropa ketika krisis ekonomi global 2008.
Selain kuat, pemerintah juga harus bersih. Oleh karenanya, korupsi di pemerintahan harus dihindarkan. Tentang korupsi, Mahathir selalu berbicara sengit. Pemberantasan korupsi di Malaysia tidak hanya untuk kebaikan negeri itu, tetapi juga lebih luas untuk kehormatan bangsa Melayu.

Pilar modernisasi berikutnya ialah ekonomi nasional berdikari. Berdikari tidak bermakna menutup diri. Negara harus bekerja sama secara ekonomi dengan negara lain, tetapi juga tetap menjaga kemandiran ekonominya. Di tengah globalisasi neoliberal, Malaysia tetap menekankan prinsip berdikari.

Ekonomi berdikari menuntut penggunaan anggaran efektif dengan fokus pembiayaan pada program nasional yang strategis; belanja sosial yang membuat rakyat produktif; penguatan perusahaan milik negara menjadi korporasi global yang sehat dan menguntungkan; kebijakan pembangunan pendidikan (terutama pendidikan tinggi) yang memastikan seluruh warga memiliki akses terhadapnya; menjaga kelangsungan ekonomis komoditas tradisional yang terbukti memiliki keunggulan komparatif; dan minimalisasi utang luar negeri baru.    
Mahathir membuat sejumlah kebijakan. Pertama, pengembangan industri berat yang bertumpu pada pengolahan baja dan aluminium sehingga Malaysia mampu membuat mesin-mesin industri dan otomotif sendiri. Indonesia di bawah Soekarno-Hatta telah mencanangkan program itu saat meresmikan pabrik baja Cilegon pada 1950-an, yang mestinya sekarang bisa lebih maju.

Kedua, pembangunan infrastruktur dasar seperti membangun jalan bebas hambatan utara-selatan yang menghubungkan dengan Thailand dan Singapura; pembangunan jembatan Penang; pembangunan bandara internasional untuk menjadikan Malaysia sebagai hub penerbangan internasional ke kawasan Asia Tenggara; pembangunan terowongan cerdas antibanjir di Kuala Lumpur; dan pembangunan kota administrasi pemerintahan Putrajaya.

Ketiga, pembangunan etos Melayu baru, yakni individu pekerja keras dan Malaysia yang dapat mencapai prestasi seperti dicapai negara maju. Ini sekaligus antitesis dari stereotip yang ada masa tersebut bahwa Melayu itu malas dan korup.  
Tiga strategi pembangunan nasional ini mengingatkan kita di Indonesia dengan strategi pembangunan ekonomi Presiden Joko Widodo: pembangunan infrastruktur, produksi nasional, dan revolusi mental. Indonesia mungkin terlalu bias penekanan pada infrastuktur sehingga dua aspek lain tertinggal.

Kebijakan menengok ke Timur dimaksudkan membawa Malaysia tak hanya tergantung Barat, tetapi juga memiliki mentalitas baru yang tidak meniru Barat. Kebijakan menengok ke Timur, dengan Jepang dan Korea Selatan sebagai model, didasari fakta bahwa Jepang dan Korsel yang lebih bersedia ‘mengalihkan’ teknologi kepada Malaysia ketimbang Inggris atau negara industri Barat yang lain.

Mahathir menempatkan ASEAN sebagai fokus utama politik luar negeri melengkapi kebijakan menengok ke Timur di awal 2000-an. Inilah yang mendorong terwujudnya kerja sama kemitraan ASEAN+3 (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan).
Meski agak terlambat dan terasa ironis, belajar dari Mahathir barangkali termasuk agenda yang perlu dilakukan. Ia mengakui telah belajar dari Soekarno dan Soeharto, serta pengalaman Indonesia, dalam memodernisasi Malaysia menjadi seperti sekarang ini.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More