Upaya Menurunkan Kemiskinan Satu Digit

Penulis: Bagong Suyanto Guru Besar dan Dosen Kemiskinan FISIP Universitas Airlangga Pada: Selasa, 08 Mei 2018, 08:20 WIB Opini
Upaya Menurunkan Kemiskinan Satu Digit

ANTARA

PEMERINTAH menargetkan angka kemiskinan di 2019 turun menjadi 8,5% hingga 9,5%. Penegasan itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro seusai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, (Media Indonesia 2/5).

Selain meningkatkan pelayanan dasar, mengurangi kesenjangan antarwilayah, prioritas program nasional yang dikembangkan pemerintah ialah bagaimana meningkatkan nilai tambah ekonomi untuk produk masyarakat miskin. Pemerintah optimistis mampu menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit di tahun depan nanti sebab tren angka kemiskinan selama tiga tahun terakhir memperlihatkan indikasi terus menurun. Menurut data BPS per September 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia turun menjadi 10,12% jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang 10,70%.

Meskipun belum seperti yang diharapkan, penurunan angka kemiskinan ini diklaim telah membuktikan kinerja pemerintah sudah on the track.


Angka dan fakta kemiskinan

Apakah data yang dilaporkan BPS tentang penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya benar-benar mencerminkan kenyataan yang ada di lapangan sebetulnya masih bisa diperdebatkan. Namun, jika dibandingkan dengan standar Bank Dunia dan ketentuan upah minimum regional (UMR), penghitungan yang dilakukan BPS di mata sebagian pihak diklaim lebih menggambarkan kondisi Indonesia  secara riil.

Berdasarkan penghitungan BPS, dengan menetapkan standar garis kemiskinan sebesar Rp387.160 per kapita per bulan, klaim bahwa angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi 10,12% dinilai sudah tepat. Saya tidak bermaksud mendiskusikan apakah standar BPS lebih tepat daripada standar Bank Dunia atau standar yang lain, tetapi membicarakan angka kemiskinan dan fakta kemiskinan ialah dua hal yang berbeda. Angka kemiskinan ialah bentuk simplifikasi dari kenyataan tentang kemiskinan yang rawan terkontaminasi kepentingan politik.

Fakta kemiskinan ialah kondisi keseharian orang dan keluarga miskin, yang senantiasa menghadapi tekanan kebutuhan hidup yang cenderung terus naik dan tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh. Fakta kemiskinan tidak bisa dengan mudah ditangani hanya dengan mengandalkan bantuan yang sifatnya amal-karitatif.

Ketika pemerintah menggulirkan program bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin sebesar Rp200 ribu per bulan, misalnya, jika kondisi ekonomi keluarga miskin sedang ‘nol’ memang bantuan akan akan sangat signifikan.

Itu karena berarti bantuan tersebut akan membuat keluarga miskin memperoleh tambahan penyangga ekonomi keluarga sebesar Rp200 ribu. Namun, jika dalam kenyataan keluarga miskin itu sudah memiliki utang Rp500 ribu atau Rp1 juta bahkan mungkin lebih, bantuan sebesar Rp200 ribu itu sebetulnya sama sekali tidak berarti. Bantuan itu hanya akan ada di tangan keluarga miskin tidak lebih satu hari karena harus segera dipakai untuk membayar utang mereka yang lebih besar daripada bantuan itu.


Produksi dan distribusi

Studi yang saya lakukan selama ini tentang kem iskinan dan kesenjangan sosial menemukan sejumlah ciri utama keluarga miskin. Pertama, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal, ataupun ketrampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit sehingga kemampuan untukmemperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.

Banyak orang miskin yang tinggal di daerah perdesaan, dan tidak mempunyai tanah garapan, atau kalaupun ada, relatif kecil sekali. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian. Namun, karena bekerja di pertanian berdasarkan musiman, kesinambungan pekerjaan mereka menjadi kurang terjamin.

Banyak di antara mereka lalu menjadi pekerja bebas (selfemployed) yang berusaha apa saja. Akibat di dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka selalu hidup di bawah garis kemiskinan. Karena didorong kesulitan hidup di desa, banyak di antara mereka mencoba berusaha ke kota (urbanisasi) untuk mengadu nasib.

Kedua, mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah
garapan ataupun modal usaha. Sementara itu, mereka pun tidak memiliki syarat untuk terpenuhinya kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan lain-lain. Hal-hal seperti itulah yang mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat, yang biasanya untuk pelunasannya meminta syarat-syarat berat dan bunga amat tinggi.

Ketiga, tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tidak dapat menyelesaikan sekolah mereka karena harus membantu orangtua mereka mencari nafkah tambahan.

Banyak penduduk miskin tidak mempunyai ketrampilan atau skills dan pendidikan. Sementara itu, kota-kota besar yang ada di Indonesia umumnya tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa itu. Untuk membantu keluarga miskin keluar dari perangkap kemiskinan yang membelenggunya, dewasa ini yang dibutuhkan sesungguhnya bukan hanya laju pertumbuhan ekonomi dan sajian data statistik yang cenderung mereduksi fakta kemiskinan. Mahbub ul Haq (1976) menyatakan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan jaminan untuk melawan kemiskinan.

Memisahkan kebijakan produksi dan kebijakan distribusi ialah tindakan yang salah dan berbahaya. Kebijakan distribusi harus masuk menjadi bagian tidak terpisahkan dari pola dan organisasi produksi sehingga hak masyarakat miskin untuk memperoleh keuntungan yang adil atas jerih payahnya dapat terwujud.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More