Bara JP Minta Calon Tunggal Kabupaten Puncak Dibatalkan

Penulis: Selamat Saragih Pada: Senin, 07 Mei 2018, 22:05 WIB Politik dan Hukum
Bara JP Minta Calon Tunggal Kabupaten Puncak Dibatalkan

Ist

BARISAN Relawan Jokowi Presidenku (Bara JP) Papua meminta KPU segera membatalkan pasangan calon bupati Willem Wandik dan calon wakil bupati Alus Uk Murib dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Puncak, Papua.

Bara JP menyebut pembatalan itu harus dilakukan karena calon wakil kepala daerah tunggal tersebut terbukti menggunakan ijazah palsu.

"Karena bila tidak dibatalkan akan terjadi konflik sosial di wilayah Puncak, Papua," tegas Ketua DPD Bara JP Papua Diben Elabi, usai melaporkan kasus tersebut ke KPU Pusat, di Jakarta, Senin (7/5).

Elabi mengingatkan, seperti yang terjadi pada pilkada sebelumnya terjadi perang antar pendukung di Ilaga, Puncak, Papua. Perang selama dua tahun yang menelan korban jiwa itu merugikan semua pihak. Termasuk pemerintah pusat.

"Ini yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat Puncak saat ini," ujarnya.

Menurut Elabi, pihaknya menilai KPU Kabupaten Puncak dan KPU Provinsi Papua terkesan dapat mengatur KPU Pusat untuk meloloskan pasangan calon tunggal tersebut. 

"Kami meminta KPU Pusat membuka ruang demokrasi bagi masyarakat Papua," tambah Elabi.

Sebagai informasi ke KPU Pusat, Elabi menunjukkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tertanggal Senin, 7 Mei 2018 pukul 11.05 WIT. Bertempat di ruang sidang M Seoprapto, SH telah dilaksanakan sidang putusan banding perkara Tindak Pidana Pemilihan Kabupaten Puncak 2018 dengan terdakwa Alus Uk Murib.

Sidang dihadiri Majelis Hakim Pahatar Simarmata, SH, M.Hum (hakim ketua), I Made Suraatmaja, SH, MH, dan JPL Tobing, SH, MH (hakim anggota), memutuskan;

- Berdasarkan amar putusan perkara pidana tingkat banding Nomor: 30/Pid.Sus/2018/PT.JAP tanggal 07 Mei 2018 :
a. Menyatakan menerima memori banding dari JPU dan Penasehat Hukum terdakwa
b. Menyatakan membatalkan putusan nomor: 41/PIDSUS/IV/2018/PN Nbre tanggal 27 April 2018
c. Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagai syarat pencalonan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Puncak
d. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
e. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun
f. Mewajibkan terdakwa membayar denda sebanyak Rp36.000.000,- dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 bulan.
g. Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun kuasa hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara.

"Jadi kami meminta KPU Pusat mempertimbangkan paslon tersebut dibatalkan. Sebab bisa menimbulkan kerusuhan di sana," tandasnya. (O-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More