Bertemu Calon Bupati, 15 Kades di Bandung Barat Terancam Sanksi

Penulis: Depi Gunawan Pada: Minggu, 06 Mei 2018, 20:55 WIB Pilkada
Bertemu Calon Bupati, 15 Kades di Bandung Barat Terancam Sanksi

Ist

PANITIA Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bandung Barat memanggil 15 kepala desa (kades) untuk diperiksa dan diklarifikasi, menyusul dugaan pertemuan mereka dengan salah satu calon bupati Bandung Barat, beberapa waktu lalu.

Dugaan pelanggaran Pilkada yang langsung disaksikan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) itu terjadi pada 24 Februari 2018 di sebuah rumah makan di kawasan Curugan, Kecamatan Cililin.

Pada saat itu, pertemuan dihadiri para kades dari tiga kecamatan di Bandung Barat, di antaranya Cipongkor, Cililin, dan Sindangkerta.

Ketua Panwaslu Bandung Barat, Cecep Rahmat Nugraha, menyatakan, jika terbukti bersalah, para kades telah melakukan pelanggaran Pasal 71 Ayat 1, terkait adanya pejabat daerah yang dilarang membuat keputusan dan tindakan yang merugikan paslon dengan ancaman kurungan penjara dan denda.

"Jika terbukti terlibat, maka mereka akan terkena Pasal 88 dengan sanksi kurungan penjara minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan, dan denda minimal Rp60 ribu dan maksimal Rp6 juta," kata Cecep, Minggu (6/5).

Sejumlah bukti, berupa foto-foto pertemuan para kades dengan calon tersebut sudah ada di pihak Panwaslu. Ketika disinggung maksud pertemuan tersebut, Cecep mengaku, pihaknya masih menelusirnya dengan meminta klarifikasi langsung kepada satu per satu kades yang dipanggil Panwawlu.

"Masih kita dalami dan klarifikasi, jadi belum dapat disimpulkan kemungkinan adanya ajakan atau penyampaian visi misi dari calon kepada para kades yang hadir," ungkapnya.

Selain memanggil pihak terlapor dari 15 kades dan Panwascam, Panwaslu juga turut meminta keterangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandung Barat sebagai saksi untuk mendapat penjelasan terkait zonasi kampanye calon bupati yang melakukan pertemuan dengan para kades tersebut.

Menurut dia, mekanisme pelanggaran dugaan pertemuan para kades dengan salah satu calon ini mesti dibahas bersama sentra Gakkumdu yang terdiri atas Panwaslu, kepolisian dan kejaksaan. Dalam jangka waktu dekat, Sentra Gakkumdu bakal menentukan apakah statusnya naik menjadi penyidikan atau tidak.

"Saya terima informasi adanya kades yang sedang mengadakan pertemuan dengan salah satu calon. Kemudian saya instruksikan ke Panwascam dan PPL agar melakukan penelusuran, dan ternyata memang ada (pertemuan). Setelah petugas hadir, mereka langsung membubarkan diri," terangnya. (OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More