[WAWANCARA] Krishna Syarif, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Sosial untuk Semua

Penulis: Rizky Noor Alam Pada: Minggu, 29 Apr 2018, 10:28 WIB Weekend
[WAWANCARA] Krishna Syarif, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Sosial untuk Semua

MI/Pius Erlangga
Krishna Syarif, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan

HAK-HAK para pekerja bukan hanya gaji yang memadai serta jaminan kesehatan. Selain itu, pekerja punya hak-hak lain untuk menunjang kehidupan mereka, baik saat masih aktif maupun saat pensiun.

Jaminan hari tua, dana pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja ialah sejumlah hak yang seharusnya juga didapat para pekerja di Indonesia. Kesadaran untuk mendapatkan hak-hak tersebut ternyata belum sepenuhnya diketahui dan dipahami para pekerja. Padahal, hak-hak tersebut memberikan manfaat signifikan guna menjamin keberlangsungan kehidupan mereka.

Bagaimana kiat-kiat yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan untuk menjawab tantangan tersebut? Selain itu, apa saja program yang dimiliki dan inovasi yang dikembangkan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin kehidupan para pekerja Indonesia? Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif di kantornya (9/4), di Jakarta.

Apa saja program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin kehidupan para pekerja Indonesia?
Kami menyelenggarakan empat program, yakni jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JKM), jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan pensiun (JP).

Selain empat program reguler itu, adakah pelayanan lainnya yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan?
Program kami sejatinya hanya empat itu. Namun pada PP No 44 Tahun 2015, di JKK melekat program return to work (RTW/program kembali bekerja). Program itu diberikan kepada perusahaan yang bersedia mengikuti program RTW tanpa harus menambah iuran.

Program RTW diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, yakni pengobatan dan pemulihan, pendampingan psikologis, pelatihan kerja sesuai minat peserta, dan penempatan kembali di perusahaan dengan mempertimbangkan minat dan hasil latihan kerja peserta.

Selanjutnya ada promotif dan preventif. Pada PP 44 Tahun 2015 disebutkan, promotif dan preventif sebagai tanggung jawab pemberi kerja dan dapat dibantu oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Program itu akan diselenggarakan apabila ada permohonan bantuan dari pemberi kerja dan kecukupan dana yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya menekan angka kecelakaan kerja.

Apa perbedaan jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP)?
JHT adalah tabungan bagi para peserta yang dapat diambil apabila pekerja tersebut sudah tidak lagi bekerja. Tabungan itu merupakan hasil kontribusi iuran peserta sebanyak 5,7% dari upah setiap bulan, ketika pemberi kerja memberikan 3,7% dan pekerja 2% dari upah bulanan.

Keunggulan JHT adalah pengembangan yang lebih dari bunga deposito perbankan. Meskipun peserta sudah tidak lagi membayar iuran (tidak bekerja), namun JHT belum diklaim, pengembangan dananya terus berjalan. JHT tersebut akan diberikan secara penuh ketika peserta tersebut mengklaim dengan memenuhi syarat, proses klaimnya benar dan sesuai aturan BPJS Ketenagakerjaan.

JHT dapat diklaim apabila peserta sudah tidak bekerja lagi, misalnya, sudah pensiun, berhenti dan tidak melanjutkan kerja sebagai PNS, atau TNI/POLRI. Atau menjadi warga negara asing (WNA), meninggal dunia atau cacat total tetap.

Sedangkan JP adalah jaminan yang diberikan apabila peserta telah mencapai usia pensiun, dan diberikan secara bulanan layaknya pensiunan pegawai pemerintahan yang ada hari ini. JP dapat diberikan secara bulanan apabila peserta melakukan iuran minimal 15 tahun atau 80% dari 15 tahun.

Manfaat pasti JP dapat diterima oleh peserta apabila sudah memasuki usia pensiun dan memiliki masa iuran minimal 15 tahun. Jika peserta sudah pensiun namun belum mencukupi masa iuran 15 tahun atau 80% dari 15 tahun, manfaat jaminan pensiun akan keluar secara lumsum atau sekaligus berikut pengembangannya.

Berapa jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat ini?
Sampai 31 Desember 2017, peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai 44,9 juta dengan komposisi 26.242.032 sebagai peserta aktif melakukan iuran dan 18.743.934 peserta kontributif. Mereka biasanya sudah tidak bekerja lagi, namun masih memiliki hak atas saldo JHT beserta pengembangannya.

Dari peserta yang aktif dan kontributif tersebut, sektor paling banyak ada di penerima upah (pekerja Formal), dan didominasi oleh pekerja dari bidang industri/manufaktur.

Siapa saja yang diwajibkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan?
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia. Kategori tenaga kerja dibagi menjadi 2, yakni pekerja penerima upah (PU) dan bukan penerima upah (BPU). PU meliputi penyelenggara negara (aparatur sipil negara/ASN, TNI, POLRI) dan bukan penyelenggara negara meliputi swasta (UMKM, UKM usaha skala besar dan industri), BUMN, dan Perusahaan Multinasional. BPU adalah pekerja mandiri yang menghasilkan produksi berdasarkan keahlian sendiri bersifat pribadi dan bukan badan hukum.

Bagaimana cara masyarakat memperoleh layanan BPJS Ketenagakerjaan?
Pekerja atau tenaga kerja wajib menjadi peserta dengan mendaftarkan terlebih dahulu secara pribadi melalui kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian mengisi formulir dan membayar iuran pertama. Jika sudah dilaksanakan, seketika itu juga sudah mempunyai hak sebagai peserta aktif.

Kewajiban tenaga kerja adalah membayar setiap bulan dengan tertib dan tidak telat. Sebabnya, apabila peserta mengikuti program JHT, akan merugikan pengembangannya apabila iuran telat bulan dibayarkan.

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan sudah memiliki unit kerja sebanyak 11 wilayah, 326 kantor cabang dan 172 layanan PTSP di berbagai provinsi dan kabupaten. Pendaftaran juga bisa dilakukan melalui website BPJS Ketenagakerjaan dan apabila ada layanan lain yang diperlukan dapat mengakses care contact center BPJS Ketenagakerjaan di nomor telepon 1500910.

Sejauh ini apa saja upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk mempromosikan pelayanannya agar lebih dikenal dan inklusif kepada masyarakat?
Kami mengembangkan semua kanal kepesertaan dan layanan melalui kerja sama dengan seluruh pihak baik swasta maupun pemerintah. Kanal-kanal tersebut berfungsi untuk layanan pendaftaran dan informasi.

Untuk layanan klaim jaminan, kami sudah memiliki fitur elektronik klaim (E-Claim). Namun, untuk saat ini E-Claim baru sampai tahap pendaftaran upload berkas klaim, selanjutnya peserta akan mendapatkan email jadwal kunjungan ke kantor cabang yang telah dipilih sebagai bentuk verifikasi tahap akhir.

BPJS Ketenagakerjaan tentunya memiliki peserta dari berbagai sektor usaha. Adakah data detail tentang kecelakaan kerja yang dialami peserta?
Sektor usaha yang menjadi peserta kami di antaranya industri manufaktur (otomotif, consumer goods, pabrik kimia, garmen), migas, pertambangan, perkebunan, konstruksi, jasa keuangan dan jasa lainnya.

Potensi risiko kecelakaan kerja tentunya banyak perkiraan ada di sektor konstruksi, migas, pertambangan dan beberapa sektor lain. Namun, penyumbang terbesar kecelakaan kerja menurut data kami adalah di sektor keuangan, baru kemudian konstruksi dan industri.

Sektor jasa Keuangan menghasilkan angka kematian akibat kecelakaan kerja lebih tinggi di banding konstruksi, pertambangan dan sektor usaha rentan risiko lainnya. Kejadiannya kecelakaan kerja pun kami bagi menjadi tiga, yaitu di dalam dan luar lingkungan kerja, serta lalu lintas.

Bagaimana saran Anda agar kecelakaan kerja bisa berkurang?
Perusahaan diharapkan menerapkan sistem manajemen K3 dengan benar dan merencanakan proyek dengan prinsip manajemen proyek yang tertib.

Adakah program insentif atau reward bagi perusahaan yang sudah menerapkan K3 dengan baik?
Kami memberikan penghargaan zero accident kepada pemberi kerja yang sudah memberikan perlindungan terbaik bagi tenaga kerjanya, menerapkan sistem manajemen K3 serta klaim jaminan kecelakaan kerja yang minim.

Program Wajib bagi TKA

Bagaimana dengan tenaga kerja asing (TKA)? Apakah wajib juga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, meskipun dari negara asalnya sudah diberikan jaminan sosial?
TKA wajib menjadi peserta kami apabila meraka telah bekerja 6 bulan atau lebih di Indonesia. Ada tiga program yang wajib bagi TKA, yaitu JHT, JKK dan JKM. Meskipun TKA sudah mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri, TKA tidak diwajibkan ikut JP.

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres yang mempermudah TKA untuk bekerja di Indonesia. Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaring kepesertaan TKA? Adakah layanan khusus bagi mereka?
Kami menyambut baik program tersebut, tetapi ada syarat-syarat administratif umum bagi TKA, termasuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Tidak ada perbedaan layanan bagi peserta TKA, semua sama dan setara, terlebih BPJS Ketenagakerjaan merupakan operator pemerintah dalam menyelenggarakan jemianan sosial ketenagakerjaan, ketika semua harus sama rata, bahkan manfaat dan programnya pun sama.

Menyambut Perpres tentang TKA tersebut, dalam waktu dekat BPJS Ketenagakerjaan harus siap dengan melakukan sosialisasi masif kepada seluruh perusahaan peserta agar patuh pada aturan tersebut, dengan mendaftarkan TKA menjadi peserta kami.

Jika TKA wajib menjadi peserta dan dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, lalu bagaimana dengan para pekerja migran Indonesia (PMI) apakah memiliki kesempatan yang sama?
Sejak 1 Agustus 2016, BPJS Ketenagakerjaan sudah mengelola perlindungan PMI. Kami hadir sebagai representatif pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Namun, perlindungan wajib yang kami berikan kepada TKI adalah JKK dan JKM, sedangkan JHT menjadi program optional yang masih bersifat sukarela. Yang melakukan iuran untuk kepesertaan TKI adalah pekerja itu sendiri atau perusahaan. Kami sudah berupaya menyosialisasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI di seluruh Indonesia dan perwakilan di luar negeri, seperi kedutaan, diketahui kantong-kantong yang menjadi incaran PMI/TKI biasanya Malaysia, Jepang, Korea, Taiwan, Singapura, Arab Saudi, dll.

Sejauh ini program perlindungan PMI sudah berjalan dan senantiasa dikembangkan sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan bagi pekerja migran.

Apakah BPJS Ketenagakerjaan juga mengelola jaminan sosial bagi ASN, TNI dan POLRI?
Kami sejatinya mengelola kepesertaan seluruh tenaga kerja di Indonesia termasuk ASN dan TNI/POLRI, cuma pada ketentuan peralihan di atur paling lambat 2029.

BPJS Ketenagakerjaan sangat terbuka bagi kepesertaan ASN dan TNI/POLRI. Bahkan, tidak sedikit peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah ASN dari kementerian dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang sudah merasakan manfaat program kami.

Bagaimana upaya BPJS Ketenagakerjaan inklusif terhadap para peserta generasi milenial?
Saat ini kami telah berada pada penyesuaian revolusi industri jilid 4, ketika informasi begitu cepat bergerak, mudah diakses dan mudah sekali menyebarkannya.

Kami juga ambil bagian dengan memodernisasi layanan, di antaranya penyempurnaan fitur E-Registrasi, informasi layanan yang dapat diakses di seluruh media sosial, website, serta penyempurnaan fitur E-Claim, termasuk membuat aplikasi mobile guna memberikan transparansi informasi, termasuk saldo JHT dan JP bagi peserta.

Upaya tersebut merupakan salah satu cara adaptasi BPJS Ketenagakerjaan agar senantiasa meningkatkan minat para milenial untuk menjadi peserta. Kebetulan BPJS Ketenagakerjaan juga memanfaatkan mereka untuk berbagi pengalaman bagi peserta lain.

Kita ketahui generasi milenial senantiasa memberikan kesan terhadap apa pun yang mereka dapat, baik itu positif maupun negatif. Tentunya kami menghindari kesan negatif di masyarakat. Sebab itu, seluruh bentuk transparansi, kemudahan layanan senantiasa kita rancang untuk mengakomodasi seluruh peserta, khususnya para peserta baru yang notabenenya adalah milenial.

Berita Terkini

Read More

Poling

DRAMA penganiayaan Ratna Sarumpaet akhirnya terbongkar. Kisah hayalan Ratna itu menjadi ramai dipublik setelah beredar foto muka lebam dan membuat Capres Prabowo Subianto menggelar konpers khusus untuk mengutuk kejadian itu pada pada Selasa (2/10) malam. Acara ini bahkan disiarkan secara langsung TV One dengan menyela acara Indonesia Lawyers Club yang membahas soal gempa di Sulteng. Kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Beberapa netizen mengungkap beberapa kejanggalan dan dugaan ini diperkuat hasil penyelidikan polisi. Akhirnya, Ratna pun mengakui kebohongannya. Dia mengaku mendapat bisikan setan untuk berbohong. Walau sudah ada pengakuan Ratna, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan tetap akan melakukan proses hukum karena kasus ini sudah bergulir dan menimbulkan keresahan. Apakah Anda setuju dengan sikap Polri ini?





Berita Populer

Read More