Massa Demo Tuntut Laporan Tentang Fahri Hamzah Sebar Hoaks Segera Diproses

Penulis: Tosiani Pada: Jumat, 27 Apr 2018, 15:20 WIB Politik dan Hukum
Massa Demo Tuntut Laporan Tentang Fahri Hamzah Sebar Hoaks Segera Diproses

Ilustrasi

PULUHAN orang yang tergabung dalam Front Penegak Keadilan Sosial (F-PKS) melakukan aksi demonstrasi di depan gerbang utama Polda Metro Jaya, Jumat (27/4) Siang.

Aksi mereka menuntut polisi segera mengusut laporan yang telah mereka layangkan sebelumnya atas dua anggota DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah sebagai penyebar hoaks dan ujaran kebencian.

Ketua Umum F-PKS Abdullah Kelrey, mengatakan, sebelumnya Fahri Hamzah meretweet akun @jawapos dengan disertai cuitan "Ketua MCA adalah Ahoker. Jadi Maling teriak maling dan ngaku Muslim segala. Ayok @DivHumas_Polri selesaikan barang ini. Jangan mau merusak nama Polri dengan menyerang identitas agama".

Twitt tersebut telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang bernama Muhammad Rizky, dengan laporan bernomor LP/1336/III/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus. Fahri diduga melanggar Pasal 28 (2) Jo Pasal 45 (2) UU No.19 Tahun 2018 tentang ITE. Selain Fahri, Politisi Fadli Zon juga dilaporkan karena diduga menyebar hoaks.

"Namun hingga saat ini polisi belum menindaklanjuti kasus itu. Kami minta polisi tidak diskriminatif, segera usut kasus itu sampai tuntas. Polisi jangan takut intervensi siapapun. Fadli Zon dan Fahri Hamzah itu wakil rakyat, tapi status medsos mereka membuat gaduh,"cetus Abdullah Kelrey.

Di depan gerbang utama Polda, massa pengunjuj rasa menggelar aksi orasi secara bergantian. Beberapa orang membentangkan spanduk, ada yang mengikat tangan dengan rantai dan memasang topeng menyerupai wajah Fadli Zon dan Fahri Hamzah. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More