Moeldoko: Yang Boleh Pendidikan Politik, Bukan Politik Praktis

Penulis: Nur Aivanni Pada: Jumat, 27 Apr 2018, 14:44 WIB Politik dan Hukum
Moeldoko: Yang Boleh Pendidikan Politik, Bukan Politik Praktis

MI/Adam Dwi

KEPALA Staf Presiden Moeldoko turut berbicara mengenai usulan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang meminta agar dalam pengajian juga diselipkan unsur politik. Moeldoko mengatakan boleh saja ada pendidikan politik, namun tidak diubah menjadi politik praktis.

"Politik dalam arti yang seperti apa ya. Kalau pendidikan politik itu bagus untuk semua. Tapi begitu manakala di-switch sedikit menjadi politik praktis, itu mengganggu kalau itu terjadi," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.

Ia pun mencontohkan pendidikan politik yang bisa disisipkan misalnya mengingatkan kepada generasi muda yang sudah mempunyai hak pilih untuk menggunakannya dalam pemilihan umum. "Dalam konteks pendidikan politik, boleh. Karena itu mengajarkan yang baik-baik," ucapnya.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardhani pun menjelaskan lebih lanjut mengenai politik praktis yang dimaksudkan oleh Moeldoko. "Politik praktis dalam artian menjelek-jelekkan satu kandidat, memfitnah dengan macam-macam," terangnya.

Adapun pendidikan politik yang bisa masuk dalam materi pengajian adalah saat membicarakan mengenai pemimpin yang amanah. "Politik itu dalam artian hal-hal yang menyangkut karakter pemimpin, bagaimana mengelola negara, dalam konteks itu iya. Tapi politik praktis yang disampaikan tadi itu, hujat menghujat, fitnah, politisasi dalam artian yang selama ini kita rasakan," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Moeldoko pun mengutarakan bahwa dirinya berencana akan bertemu dengan Amien Rais. Namun, ia tidak menyampaikan lebih lanjut kapan pertemuan tersebut akan terlaksana. "Iya nanti kita (bertemu)," tandasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More