Larangan Koruptor Nyaleg, KPU: Kami Sudah Kantongi Restu DPR

Penulis: Richaldo Y Hariandja Pada: Kamis, 26 Apr 2018, 16:30 WIB Polkam dan HAM
Larangan Koruptor Nyaleg, KPU: Kami Sudah Kantongi Restu DPR

MI/BARY FATHAHILAH

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengaku telah mengantongi restu Komisi II DPR RI untuk melarang mantan koruptor sebagai calon legislatif. Restu tersebut diterima setelah KPU melakukan komunikasi dengan Pimpinan Komisi II, jumat (20/4) lalu.

“Lobi kita sudah ok. Mereka (Pimpinan Kopmisi II) sudah sampai ‘yaudah terserah KPU, tapi risiko, ya, nanti pasti ada yang gugat (Peraturan KPU terkait) ke MA (Mahkamah Agung)’, nanti kalau ada yang gugat perdata misalnya,” ucap Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi saat ditemui di Kantor KPU, Kamis (26/4).

KPU menyatakan siap apabila PKPU tersebut akan digugat di MA. “Bagi kami lebih baik PKPU ini batal karena putusan pengadilan, bukan karena proses legislasi,” terang Pria yang akrab disapa Pram tersebut.

Dia menyebut terdapat kesamaan visi antara Komisi II DPR RI dan KPU sehingga tercipta kesepatakan diantara keduanya dalam melarang mantan koruptor menjadi calon legislatif.

“Ada aspirasi yang sama (antara KPU dan Komisi II DPR RI) bagaimana hadirkan calon-calon yang memiliki kredibilitas di masyarakat, bahwa pemilu itu sebagai mekanisme rewards and punishments, jadi caleg-caleg yang memang punya masalah hukum, ya, memang harus diberikan punishment, prinsip-prinsip itu yang memang kami berkeyakinan sudah dipahami oleh teman-teman di DPR,” tambah dia.

Dengan demikian, lanjut dia, pertemuan selanjutnya dalam wadah Rapat Dengar Pendapat yang membahas PKPU tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, PKPU tentang Dana Kampanye dan PKPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak akan memakan waktu lama. KPU menargetkan agar pembahasan dilakukan paling lama selama dua hari saja.

“Karena kami sudah menemukan titik temu terkait hal-hal yang krusial,” imbuh dia.

Selain pelarangan napi koruptor menjadi Caleg, Komisi II DPR dan KPU juga dikatakan telah sepakat dalam mensyaratkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon legislatif. Hanya saja, waktu penyerahan akan diperpanjang.

“Waktu penyerahannya paling lambat itu (pada saat) penentuan calon terpilih, sehingga kalau enggak diserahkan setelah terpilih, enggak bisa dilantik,“ terang dia.

Menurut rencana, pembahasan PKPU terkait dilakukan hari ini, Kamis, akan tetapi, terdapat pemunduran jadwal sehingga proses pembahasan akan dilakukan selepas masa reses DPR, 17 Mei mendatang. (OL-5)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More