Pemerintah Terus Dukung Produktivitas Petani Sawit

Penulis: (Tes/E-2) Pada: Kamis, 26 Apr 2018, 02:00 WIB Ekonomi
Pemerintah Terus Dukung Produktivitas Petani Sawit

MI/Aries Munandar

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan produksi minyak sawit sangat efisien dalam hal penggunaan lahan dan mengonsumsi energi paling sedikit jika dibandingkan dengan banyak tanam-an minyak lainnya. Oleh karena itu, kata dia, tudingan bahwa komoditas tanaman tersebut merusak lingkungan tidak benar.

"Sangat disayangkan masih ada suara sumbang, baik dari dalam maupun luar negeri yang menyatakan minyak sawit adalah sumber masalah," ucap Darmin saat membuka Konferensi Internasional Lingkungan dan Minyak Sawit (ICOPE) 2018 di Nusa Dua, Bali, kemarin.

Menurut dia, minyak sawit justru merupakan produk tanaman yang paling efisien jika dibandingkan dengan sumber minyak nabati lainnya seperti kacang kedelai, rapeseed atau bunga matahari. Berdasarkan rasio penggunaan lahan per hektare, kebun sawit akan menghasilkan sekitar 4 ton minyak sawit, sedangkan biji bunga matahari hanya menghasilkan 0,6 ton.

Oleh sebab itu, pemerintah terus mendukung produktivitas petani sawit dengan memanfaatkan luas lahan yang sudah ada. Dalam rangka meningkatkan produktivitas perkebunan petani kecil, misalnya, pada tahun lalu Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program Penanaman Perkebunan Rakyat (PPR) di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan dan Serdang Bedagai, Sumatra Utara.

Dalam menanggapi dampak masalah lingkungan yang kerap dikritik negara-negara Uni Eropa, Darmin menerangkan pemerintah telah menetapkan dan menegakkan pedoman praktik minyak sawit berkelanjutan melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Saat ini, Menko Perekonomian juga sedang melakukan tahap akhir proses penguatan ISPO, yang melibatkan lintas kementerian / lembaga (K/L), pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri, petani, asosiasi, ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). "ISPO adalah standar pengujian kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan sertifikasi yang mengacu pada organisasi standardisasi internasional," imbuhnya.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More