Terbukti Korupsi Uang Ketuk Palu, Syaipudin Divonis 3,5 Tahun

Penulis: Solmi Pada: Rabu, 25 Apr 2018, 19:40 WIB Nusantara
Terbukti Korupsi Uang Ketuk Palu, Syaipudin Divonis 3,5 Tahun

ANTARA

MANTAN Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Jambi bidang Administrasi, Syaipudin, satu dari empat tersangka kasus suap rancangan APBD Provinsi Jambi 2018, divonis kurungan 3 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi, Rabu (25/4).

Majelis Hakim menyatakan, Saipudin, secara meyakinkan terbukti bersalah dalam kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018 yang diminta unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi untuk memuluskan Paripurna DPRD pada 27 November 2017 lalu.

Selain pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun, Majelis Hakim juga memberi ganjaran pidana denda sebesar Rp100 juta dengan subsider 3 bulan kurungan penjara. Syaipuddin tampak tertunduk lesu mendengar putusan tersebut.

Majelis Hakim menyatakan, faktor yang memberatkan Syaipuddin lantaran kejahatan yang dilakukannya bersama tiga terdakwa lain, yakni mantan Plt Sekretaris Daerah Erwan Malik dan mantan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arpan, dan Ketua Komisi III DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional Supriyono, dilakukan secara sadar tidak lama berselang dari kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi oleh Tim Korsupgah KPK sebelumnya di Kantor Gubernur Jambi.

Dengan wajah kuyu saat menuju mobil tahahan untuk dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, Syaipuddin mengatakan dirinya kecewa atas putusan hakim.

Ia menyebutkan bahwa dirinya tidak mendapatkan keadilan, karena kejahatan yang dia lakoni hanya mematuhi perintah atasan. Namun, atas putusan itu, dia menyatakan masih pikir-pikir untuk mengajukan banding.

Sampai berita ini diturunkan, dua terdakwa yang juga akan menjalani sidang putusan hakim. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More