Perjuangkan Nasib Pekerja Migran

Penulis: MI Pada: Sabtu, 21 Apr 2018, 10:41 WIB Humaniora
Perjuangkan Nasib Pekerja Migran

ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang

BANYAK tenaga kerja Indonesia (TKI) perempuan yang bekerja di luar negeri mengalami nasib yang tidak baik. Bahkan, belakangan bermunculan kasus TKI perempuan terjerumus kasus hukum dengan putusan hukuman mati.

Di antaranya dialami Daryati, 23, perempuan asal Gedongtataan, Pesawaran, Lampung. Ia didakwa membunuh majikannya di Singapura.

Terkait dengan nasib Daryati, calon Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim atau yang akrab disapa Nunik menyatakan keprihatinannya.

“Daryati harus mendapatkan keadilan. Selamatkan Daryati, kasihan kita lihat keluarganya,” ujar Nunik ketika berkunjung ke rumah Daryati, Kamis (19/4).

Banyaknya kasus hukum yang menimpa TKI, katanya, harus menjadi peringatan agar semua pihak berupaya membangun kemandirian perempuan tanpa harus meninggalkan keluarga mereka dengan bekerja di luar negeri. “Di sinilah perlunya lapangan kerja sehingga warga kita terutama yang miskin tidak perlu mencari pekerjaan jauh-jauh. Kerja di luar negeri rentan, terutama bagi perempuan. Sebenarnya lulusan SMA sudah cukup berpendidikan, tetapi memang rentan untuk terjadi hal seperti ini. Kita berharap pemerintah berupaya yang terbaik untuk Daryati,” ungkapnya.

Nunik berencana akan memperjuangkan nasib Daryati dengan mendatangi kementerian terkait, antara lain Kementerian Luar Negeri, Komisi IX DPR RI, BNP2TKI, dan BP3TKI.

Terkait dengan pekerja migran Indonesia (PMI) bermasalah, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Vennetia R Danes menyebutkan sekitar 90% PMI bermasalah. Ironisnya, mayoritas didominasi pekerja perempuan yang mengalami tindak kekerasan, bahkan pemerkosaan.

“Kita ketahui masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak pekerja, terutama perempuan, termasuk kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” ucapnya saat jumpa pers jelang Hari Kartini di Jakarta, kemarin.

Guna memberikan perlindungan kepada PMI di luar negeri, pemerintah telah merevisi UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menjadi UU No 18/2017 tentang Perlindungan PMI. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa ada sanksi tegas bagi pihak yang terlibat dengan tindak kejahatan kepada PMI, termasuk TPPO.

Meski demikian, sejumlah kementerian/lembaga (K/L) tetap bekerja sama untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya para pekerja perempuan baik di dalam maupun luar negeri agar memahami hak dan kewajiban. “Kalau mereka paham, tentu tidak mudah menerima begitu saja perlakuan yang dianggap tidak adil, apalagi sampai pada kekerasan,” tegasnya. (EP/Mut/S-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More