Mayoritas Perusahaan belum Memenuhi Hak Karyawan Perempuan

Penulis: Puput Mutiara Pada: Sabtu, 21 Apr 2018, 10:37 WIB Humaniora
Mayoritas Perusahaan belum Memenuhi Hak Karyawan Perempuan

ANTARA/DESTYAN SUJARWOKO

PEKERJA perempuan, khususnya yang sudah menikah, memiliki peran ganda sebagai pekerja maupun ibu rumah tangga. Mereka dituntut maksimal ketika bekerja, tapi tetap harus memenuhi kewajiban sebagai istri maupun ibu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menyebutkan dari total 114 juta pekerja di Indonesia, 71,7 juta atau 61,75% merupakan pekerja laki-laki, sedangkan 46,3 juta atau 38,25% ialah pekerja perempuan.

Dengan melihat data tersebut, Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kartini Rustandi mengatakan sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk dapat memenuhi hak-hak para pekerja, khususnya perempuan.

“Data yang kami terima ada 3.041 perusahaan di Indonesia. Yang sudah memberikan pelayanan terbaiknya kepada pekerja perempuan baru 124 perusahaan pada 2015, 137 perusahaan pada 2016, dan 152 perusahaan pada 2017,” ujarnya saat jumpa pers jelang Hari Kartini di Jakarta, kemarin.

Itu berarti, menurut Kartini, masih banyak perusahaan yang harus memperbaiki pelayanan kepada pekerja perempuan, terutama menyangkut masalah pemenuhan hak atas ketersediaan sarana prasarana memadai. Misalnya keberadaan ruang ASI dan poliklinik.

“Tapi bukan berarti mereka yang belum itu tidak baik. Hanya beberapa baru memiliki ruang ASI saja atau poliklinik saja, sementara yang 152 itu sudah lengkap semua fasilitasnya,” tukas dia.

Namun, di samping sarana prasarana, Kartini menegaskan yang terpenting ialah perusahaan wajib memberikan hak pekerja perempuan berupa cuti hamil maupun cuti haid serta hak-hak lain terkait dengan kesehatan sebagaimana diatur melalui Undang-Undang No.3/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hanya, persoalannya kebanyakan pekerja perempuan belum benar-benar memahami hak dan kewajibannya. Sebut saja dalam hal pemberian tablet zat besi (Fe) bagi pekerja perempuan yang rentan mengalami kekurangan darah akibat sedang haid atau mungkin kurang gizi sarapan.

“Kalaupun perusahaannya sudah memberikan tablet Fe, tapi mereka (pekerja perempuan) enggak mau karena rasanya enggak enak. Padahal itu buat kesehatannya,” tukas Kartini. (Mut/S-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More