Ganti Sistem Pilkada Lewat DPRD, Tidak Beralasan

Penulis: Nurjiyanto Pada: Kamis, 19 Apr 2018, 16:40 WIB Polkam dan HAM
Ganti Sistem Pilkada Lewat DPRD, Tidak Beralasan

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) wacana untuk melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD tidak beralasan. Ketua Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan kekhawatiran akan adanya politik uang serta membengkaknya biaya kampanye tidak lagi menjadi alasan untuk menerapkan pemilihan melalui DPRD.

Biaya kampanye partai politik (parpol) yang tinggi serta potensi politik transaksional, yang menjadi dasar atas munculnya wacana tersebut, menurutnya sudah bisa diatasi saat ini. Dahulu, ungkap Arief, pemutakhiran data pemilih lah yang menjadi celah kecurangan.

"Sekarang kita ada SIJALI, orang sudah bisa akses. Semua makin hari makin baik. Tidak ada alasan kenapa pemilihan dikembalikan lagi ke dprd," paparnya saat ditemui di Kantor APHTN-HAN, jalan Kramat VI, Jakarta Pusat, Kamis (19/4).

Ia mengatakan saat ini KPU sudah diperkuat dengan UU Pemilu sehingga semua potensi yang menjadi kekhawatiran itu sudah bisa diantisipasi. "UU Pemilu saat ini sudah mengakomodir empat hal metode kampanye yang sudah dibebankan ke penyelanggara pemilu. KPU berupaya pemilu makin kredibel dan akuntabel. Kita lihat dari awal perencanaan anggara sejak awal sudah bisa diakses," ujarnya

Terkait money politik, ia pun melihat saat ini tren sudah berubah. Masyarakat sudah mengerti politk sehingga cara-cara politik transaksional sudah tidak mempan.

"Ada perubahan bila melakukan money politic, sekarang partai kalau lakukan itu sudah tidak percaya ke pemilih. Jangan-jangan sudah dikasih gak milih. Pemilih sudah makin pintar. Dengan ini nantinya lama-kelamaan akan hilang money politic. Pemilukada langsung masih lebih baik dibandingkan dengan lembaga perwakilan," ungkapnya.

Senada dengan Arief, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan walaupun pilkada serentak masih ada kekurangan, tapi bukan menjadi alasan pemilu serentak harus diganti.

"Apa pilkada lewat DPRD tidak memiliki masalah. Kalau dalam pilkada serentak masih ada kekurangan, iya. Tapi bukan berarti hal tersebut harus diganti," ujarnya. (OL-5)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More