Perpres TKA Wujud Kepastian Hukum

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Kamis, 19 Apr 2018, 09:00 WIB Ekonomi
Perpres TKA Wujud Kepastian Hukum

MI/Ramdani
Sekretaris Ka­binet Pramono Anung

TERBITNYA Peraturan Presiden (Perpres) No­mor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) bertujuan mempermudah administrasi para pekerja asing di Indonesia yang birokrasinya selama ini terlalu berbelit-be­lit dan memakan waktu lama.

Sasaran utama perpres tersebut ialah tenaga kerja asing nonpekerja kasar. “Jadi bukan tentang mendatangkan tenaga kerja, dan adminsitrasi itu mengutamakan untuk TKA menengah ke atas. Tenaga kerja kita ini, jika dibandingkankan dengan negara lain, masih sangat rendah sekali,” ujar Sekretaris Ka­binet Pramono Anung di Is­­tana Bogor, Jawa Barat, ke­marin (Rabu, 18/4/2018).

Menurut dia, pemerintah menyadari isu TKA telah menjadi konsumsi politik yang terus digoreng gu­­na menyerang Presiden Joko Widodo. Padahal, kata dia, Perpres TKA sama sekali tidak berhubungan untuk mempermudah pekerja-pekerja kasar dari luar negeri bekerja di Indonesia. “Ini tak berhubungan dengan tenaga kerja non-skill, ha­­nya pada level medium ke atas. Kemudian, ini juga ber­­kaitan dengan jabatan. Se­orang direktur keuangan, mi­­salnya, mau pindah jadi direktur operasi, dulu izinnya terlalu berbelit-belit, sekarang kita permudah,” tegas politikus PDIP itu.

Sebelumnya, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Herry Sudarmanto mengatakan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing justru sebagai bentuk kepastian hukum untuk sisi pekerja dan pemberi kerja, juga pengawasannya.

“Kalau dulu dengan visa bisnis pekerja asing bisa dipin­dah ke visa kerja, sekarang se­jak awal mereka masuk un­tuk bekerja, ya harus menggunakan visa kerja, tidak bisa lagi hanya pakai visa bisnis,” katanya seperti dikutip Antara, Selasa (17/4).

Persyaratan untuk menda­patkan visa kerja, lanjutnya, juga dipertegas. Pemberi kerja harus berbadan hukum. Calon TKA pun harus memiliki ijazah dengan latar belakang pendidikan yang memang sesuai dengan jabatan yang akan diisi di perusahan Indonesia.

Selain itu, ia mengatakan calon TKA harus memiliki sertifikat kompetensi, ditambah perusahaan pemberi kerja wajib menyediakan fasilitas pelatihan bahasa Indonesia.

Transfer iptek
Terbitnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 juga mendapat respons positif dari anggota Komisi IX DPR Abidin Fikri. Menurutnya, perpres penggunaan TKA itu haruslah dipandang untuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendorong optimisme dan percaya diri bangsa Indonesia agar dapat maju dan sejajar dengan bangsa lain.

Apalagi, kata dia, perpres tersebut tetap memperhati­kan kondisi pasar tenaga ker­ja dalam negeri dan mewajibkan pemberi kerja TKA mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang ter­­sedia.

“Perpres penggunaan TKA juga mewajibkan pemberi ker­ja TKA membayar dana kompensasi penggunaan TKA yang dapat menambah pendapatan negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan daerah provinsi dan penerimaan dae­rah kabupaten/kota,” ujarnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ha­nif Dhakiri menegaskan masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan perpres ini sebab aturan tersebut sekadar memudahkan birokrasi untuk menjaga kondusivitas iklim investasi di Indonesia.

“Tidak benar perpres itu iba­rat pintu masuk bagi TKA besar-besaran ke Tanah Air. Perpres itu mengatur agar per­izinan TKA efektif dan efisien. Ada birokrasi terpadu satu pintu untuk memberi­kan kepastian agar iklim inves­tasi kita kondusif. Kalau iklim investasi kondusif, penciptaan lapangan kerja juga lebih ba­nyak. Jika lapangan kerja lebih banyak, itu juga untuk rakyat,” kata Hanif, seusai menjadi pembicara di Universitas Nahdatul Ulama Purwokerto, Jateng, Sabtu (14/4). (E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More