PT PP (Persero) Manfaatkan Skema Pembiayaan Alternatif

Penulis: Tesa Oktiana Surbakti Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 18:50 WIB Ekonomi
PT PP (Persero) Manfaatkan Skema Pembiayaan Alternatif

ANTARA

DI tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber pembiayaan proyek infrastruktur harus bervariasi. Skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) pun menjadi salah satu alternatif yang tengah didorong pemerintah untuk menyokong sejumlah proyek infrastruktur strategis nasional.

Skema PINA yang dikembangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kini menyasar investasi Surat Berharga Perpetual (SBP). Hal itu merupakan upaya berkesinambungan untuk memanfaatkan dana jangka panjang dari publik dalam pemenuhan pengembangan infastruktur di Tanah Air.

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), merupakan strategi pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi nasional.

Setelah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, pemerintah melalui PINA memfasilitasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Meulaboh kapasitas 2x200 megawatt (Mw) yang dibangun dengan skema independent power producer (IPP).

Proyek tersebut digarap konsorsium yang mencakup PT PP Energi, China Datang Overseas Investment Co (CDTO) dan PT Sumberdaya Sewatama. Terhadap proyek tersebut, tim PINA memfasilitasi penerbitan perdana instrumen finansial berupa SBP yang dinilai atraktif dalam pembiayaan investasi dari dana di luar APBN.

"Salah satu alternatif pembiayaan diharapkan semakin besar. Karena (pembiayaan) pembangunan infrastruktur tidak sebatas utang (konvensional). Skema SBP ini terobosan untuk menjawab tantangan pembangunan infrastruktur yang tengah masif di Indonesia," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam penandatanganan akta pernjanjian SBP antara PT PP (persero) Tbk dan PT Ciptadana Asset Management, di Jakarta, Selasa (17/4).

Skema SBP merupakan sejarah baru dalam bidang instrumen investasi lantaran kali pertama diterbitkan. Bambang menjelaskan skema SBP menawarkan instrumen nonkonvensional bagi para investor dana jangka panjang di lndonesia, seperti asuransi dan dana pensiun.

Dengan bergulirnya SBP, dana jangka panjang dapat dialirkan langsung ke sektor riil melalui fitur mezzanine financing. Skema SBP yang diterbitkan oleh PT PP (Persero) Tbk tidak memiliki tanggal jatuh tempo, tanpa jaminan, dan fleksibel dalam melaksanakan opsi beli.

Pun, skema tersebut tidak mengakibatkan dilusi saham dan memperbaiki struktur modal suatu perusahaan.

"Lending dari proyek ini pasti akan menghasilkan IRR (tingkat pengembalian internal) yang lebih baik. Dari skema ini juga ditujukan untuk memperkuat kapasitas perusahaan. Untuk perkembangan proyek PLTU Meulaboh saat ini masih berproses salah satunya perjanjian suplai batubara. Beroperasinya (COD) sekitar 2021," jelas Direktur Keuangan PT PP (persero) Tbk Agus Purbianto.

Lebih lanjut Agus menerangkan, dari skema SBP investor tidak hanya mendapat pembayaran kupon secara rutin dengan imbal hasil yang atraktif. Mereka turut memperoleh tambahan imbal hasil (step-up rate) setelah tahun ketiga dengan catatan jika PT PP (persero) Tbk tidak melaksanakan opsi beli.

Tidak hanya itu, SBP juga diperkaya dengan fitur dividen pusher yang menjadi jaminan pembayaran imbal hasil dari investasi. Dalam proyek PLTU Meulaboh, SBP akan diterbitkan oleh PT PP (persero) Tbk selaku induk dari PT PP Energi.

Agus menyebutkan, jumlah dana dari skema itu diharapkan mencapai Rp8 triliun yang berjalan bertahap selama empat tahun. Alokasi dana yang diperoleh tidak hanya sebatas pada proyek pembangkit, namun juga untuk mengembangkan beberapa unit bisnis yang digarap korporasi.

Kementerian BUMN memberikan dukungan secara penuh kepada PT PP (Persero) Tbk dengan dikeluarkannya surat persetujuan pemenuhan investasi sebesar Rp1 triliun pada tahap awal penerbitan instrumen. Pembelian SBP rencananya akan dilakukan melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) sebesar Rp 250 miliar yang dikelola oleh PT Ciptadana Asset Management, dengan potensi penambahan sebesar Rp 1,3 triliun melalui Danareksa Capital.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN Aloysius Klik Ro menyatakan pemerintah menginstruksikan agar BUMN bergerak aktif dalam memanfaatkan dana jangka panjang milik publik dengan menggunakan skema pembiayaan alternatif. Hal itu diyakini dapat mengurangi beban APBN dalam pengembangan infrastruktur nasional.

"SBP yang diterbitkan PT PP (persero) Tbk pada PLTU Meulaboh diharapkan menjadi inspirasi bagi BUMN lainnya untuk mereplikasi konsep serupa pada proyek infrastruktur lain. Ini menjadi solusi pemerintah dalam mencari pembiayaan alternatif yang berkelanjutan," tutur Aloysius. (A-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More