LPSK dan KPK Teken MoU Baru Lindungi Saksi Kasus Korupsi

Penulis: Golda Eksa Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 17:40 WIB Polkam dan HAM
LPSK dan KPK Teken MoU Baru Lindungi Saksi Kasus Korupsi

MI/Bary Fathahilah

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi sepakat menjalin kerja sama terkait upaya perlindungan terhadap saksi pelapor (whistleblower), saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator), dan saksi ahli dalam kasus tindak pidana korupsi.

Nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) itu diteken oleh Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dan Ketua KPK Agus Rahardjo di Kantor LPSK, Jakarta, Selasa (17/4). MoU tersebut merupakan kelanjutan dari MoU serupa bagi kedua lembaga yang sudah berakhir dua tahun lalu.

"Adanya MoU ini akan menjadi dasar kerja sama kedua lembaga ini, apalagi ada perluasan ruang lingkup dari MoU sebelumnya," ujar Semendawai melalui keterangan tertulis dari Humas LPSK.

Selain terkait perlindungan saksi tipikor, sambung dia, nota kesepahaman itu juga menjabarkan beberapa poin penting lain. Di antaranya, penerapan dan peningkatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pemetaan titik rawan gratifikasi dan pengendalian gratifikasi, serta sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kerja sama antara LPSK dan KPK sejatinya sering dilakukan, termasuk menyangkut beberapa kasus yang masih berjalan. Menurut Semendawai, MoU tersebut nantinya akan menjadi landasan operasional dalam perlindungan saksi tipikor, khususnya perkara yang kebetulan ditangani oleh KPK

"MoU ini juga memperjelas pembagian ranah tugas antara KPK dan LPSK, karena tugas dan fungsi kedua lembaga ini memiliki irisan," kata dia.

Ia mengemukakan, LPSK dan KPK merupakan lembaga yang lahir dari semangat reformasi, yakni keinginan untuk menciptakan penegakkan hukum yang bersih, seperti upaya pengungkapan kasus korupsi melalui keterangan saksi.

Sebagai kejahatan luar biasa, sambung dia, pengungkapan pelbagai kasus praktik lancung tersebut tentu memerlukan cara-cara yang juga harus luar biasa, misalnya melalui keterangan para justice collaborator.

"Sementara penetapan seorang tersangka korupsi sebagai justice collabolator hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum yang menangani, termasuk KPK. Maka kerja sama menjadi penting, KPK menetapkan siapa saja yang bisa menjadi justice collabolator, LPSK yang melindungi," terang dia.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengapresiasi nota kesepahaman tersebut. Ia mengaku MoU itu sangat penting karena lembaga antirasuah tidak akan mampu melakukan upaya pemberantasan korupsi tanpa dukungan lembaga lainnya.

KPK pun optimistis dukungan yang diberikan oleh instansi seperti LPSK dapat memaksimalkan upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Tanah Air. Agus mengakui bahwa selama ini KPK melakukan penindakan berdasarkan laporan masyarakat, termasuk laporan dari pihak yang dekat dengan pelaku korupsi.

"Sementara di sisi lain posisi mereka, terutama yang dekat dengan pelaku, pastinya akan rentan jika tidak dilindungi. Maka perlindungan kepada mereka menjadi penting," pungkasnya. (OL-5)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More