Belenggu Kebebasan Berpendapat Jadi Argumentasi Gugatan UU MD3

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 16:50 WIB Polkam dan HAM
Belenggu Kebebasan Berpendapat Jadi Argumentasi Gugatan UU MD3

Ilustrasi--thinkstock

KUASA hukum pemohon perkara No 26/PUU-XVI/2018 dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Bernadus Barat Daya menyebut pasal 122 dalam Undang-undang No 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) membelenggu kebebasan berpendapat.

Sebab, DPR dapat meminta kepolisian untuk menangkap setiap warga negara jika dianggap menghina DPR sebagai lembaga maupun anggotanya.

"DPR bisa minta polisi untuk panggil orang yang dianggap menghina padahal maksud orang tersebut adalah mengkritik, dan ini bisa menimpa siapa saja, termasuk wartawan, pengamat dan ormas," kata Bernadus di Mahkamah Konstitusi, hari ini.

Pasal ini pun dianggap membuat DPR bisa semena-mena dalam bersikap menghadapi orang yang berseberangan dengan DPR.

Sebabnya tidak ada muatan indikator yang jelas mengenai penghinaan yang dimaksud dalam pasal tersebut.

"Jika kita membantah, tapi DPR akan merasa dianggap menghina, ya sudah, ditangkapnya itu orang. Ini sangat tidak baik," ujarnya.

Terlebih lagi, DPR merupakan lembaga legislatif perwakilan rakyat yang harus siap bertanggung jawab dan menerima kritik dari konstituennya yakni rakyat.

Tiap hanya itu, lebih parahnya lagi, pasal ini tidak hanya berlaku untuk pusat tetapi juga daerah.

"Tidak hanya DPR RI tapi juga DPRD karena UU MD3 ini kan mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD. Maka itu demonstrasi penolakan banyak sekali justru di daerah," ungkapnya.

Dengan argumentasi ini, Bernadus meyakini, PMKRI sebagai organisasi masyarakat yang berbadan hukum dan bisa melakukan kritik terhadap DPR bisa memiliki kedudukan hukum untuk menggugat pasal tersebut.(OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More