Ancaman Multidimensional di Perbatasan Mesti Diperangi

Penulis: M. Taufan SP Bustan Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 16:10 WIB Polkam dan HAM
Ancaman Multidimensional di Perbatasan Mesti Diperangi

PERAN perbatasan sangat penting bagi menjaga keutuhan dan keamanan negara dari pelbagai konteks. Olehnya, cita-cita nasional untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimulai dari perbatasan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko-Polhukam) Wiranto mengatakan, mengapa perbatasan menjadi penting karena itu wilayah NKRI yang sangat rawan dari pelbagai tingkat kejahatan.

Selain itu, penduduk yang bermukim di wilayah perbatasan juga memiliki hak untuk dilindungi, terkhusus dalam mendapatkan keadilan serta kemakmuran dari hasil yang diperoleh pemerintah baik pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.

"Seperti keinginan Pak Presiden Joko Widodo untuk bagaimana memberi kesejahteraan dan keadilan bagi penduduk perbatasan. Apa yang telah dilakukan sekarang sangat perlu dan tepat sekali," aku Wiranto usai meninjau wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Papua New Guinea (PNG) di Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua, Selasa (17/4).

Menurutnya, dari pendekatan personel keamanan, pertahanan nasional juga sangat penting diberlakukan di wilayah perbatasan, pasalnya, ancaman pelbagai tindak kejahatan bisa saja terjadi dan berubah.

Apa lagi, ancaman tengah marak belakang tidak lagi dari militer negara lain, justru sudah berubah menjadi ancaman-ancaman multidimensional.

"Seperti ancaman narkoba, human traficking, radikalisme, terorisme, ilegal fishing, dan ilegal logging. Nah semua itu ancaman yang masuk dari wilayah perbatasan. Itu semua yang perlu diperangi," terang Wiranto.

Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu menegaskan, dengan melihat semua ancaman yang bisa saja muncul dengan tiba-tiba, pemerintah kemudian akan meningkatkan keaman di perbatasan.

Dia menambahkan, jika sejumlah wilayah perbatasan di Indonesia lemah, longgar, atau bahkan kosong dari pengamanan, ancaman akan mudah masuk.

"Tapi dengan adanya pembangunan di wilayah perbatasan baik infrastruktur yang dibangun pemerintah akan menumbuhkan satu pemukiman baru. Itu percepatan ekonomi juga di perbatasan yang nanti akan memperkuat pertahanan nasional kita. Inilah yang diharapkan dari perbatasan RI dan PNG," tandas Wiranto. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More