Anies Segera Rombak Pejabat Pemprov DKI Jakarta

Penulis: Selamat Saragih Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 15:50 WIB Megapolitan
Anies Segera Rombak Pejabat Pemprov DKI Jakarta

MI/ARYA MANGGALA

PERGANTIAN pejabat terutama eselon dua setingkat kepala dinas, kepala biro,  kepala badan dan jajaran di lingkup Provinsi DKI segera merealisasikan. Menunggu  selama enam bulan sesuai ketentuan, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, barulah bisa memutasi pejabat secara besar-besaran ("bedol desa").

Sandi menambahkan, adanya aturan kepala daerah yang baru dilantik tidak boleh merombak pejabat eselon atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setingkat kepala dinas, kepala biro dan badan selama enam bulan, hal itu ditaati Anies dan Sandi .

Meski selama enam bulan telah menjabat, bukan berarti keduanya tutup mata untuk melakukan pergantian kepala dinas. Bahkan Sandi sudah memberikan sedikit bocoran bahwa proses pergantian pejabat eselon sudah dekat di ambang mata.

"Ini baru mulai (prosesnya). Jadi kita sabar saja menunggu. Dan tidak ada tenggat waktu untuk ini. Tapi memang 16 April pas enam bulan. Jadi hari ini adalah ulang tahun kita. Ulang tahun pas pada16 Oktober ke 16 April," lanjut Sandi.

Ketika ditanya kepala dinas mana yang akan diganti, Sandi enggan membocorkan. Sampai saat ini, proses perombakan pejabat eselon di Pemprov DKI masih terus berlangsung. Sehingga Sandi meminta semua pihak jangan terlalu berspekulasi. "Saya enggak mau bicara posisi per posisi. Ini prosesnya masih berlangsung. Jangan terlalu berspekulasi. Kita tunggu prosesnya. Ini baru saja dimulai," ujarnya.

Politisi Gerindra itu menambahkan, pihaknya tidak mau terburu-buru merombak pejabat eselon. Dia ingin pergantian kepala dinas, biro dan badan dinilai berdasarkan profesionalisme, kemampuan dan kinerja. "Kita berharap teman-teman media juga mendukung agar tercipta situasi yang tidak penuh kekhawatiran di kalangan birokrasi Pemprov DKI," ujarnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More