KPU Nilai Pemasangan Baliho Tokoh Sebagai Pelanggaran

Penulis: Richaldo Y.Hariandja Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 15:02 WIB Politik dan Hukum
KPU Nilai Pemasangan Baliho Tokoh Sebagai Pelanggaran

MI/Ramdani

KOMISI Pemilihan Umum memastikan pemasangan foto dan baliho tokoh dengan embel-embel sebagai Capres di ruang publik merupakan sebuah pelanggaran. Hanya saja, sanksi yang diberikan hanya berupa penurunan dan pembersihan baliho dan umbul-umbul terkait.

“Karena di Undang-undang ketentuannya begitu. Memang ada pelanggaran, tapi dibersihkannya baliho itu pun adalah sanksinya,” ucap Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat ditemui di kantor KPU, Jakarta, Selasa (17/4).

Dirinya menyebut tidak ada salahnya bagi siapapun untuk mendeklarasikan diri sebagai Capres. Akan tetapi, pemasangan baliho yang memuat tokoh tersebut hanya bisa dilakukan sejak masa kampanye, 23 September mendatang, atau 3 hari pasca penetapan Calon Presiden oleh KPU.

Pemasangan Baliho dikatakan merupakan salah satu bentuk kampanye selain visi, misi, dan program kerja yang bersangkutan. “Itu masuknya citra diri, citra diri kan bisa identitas yang bersangkutan, para peserta pemilu, bisa gambar, bisa suara,” tegas dia. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More