KPU Nilai Pemasangan Baliho Tokoh Sebagai Pelanggaran

Penulis: Richaldo Y.Hariandja Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 15:02 WIB Polkam dan HAM
KPU Nilai Pemasangan Baliho Tokoh Sebagai Pelanggaran

MI/Ramdani

KOMISI Pemilihan Umum memastikan pemasangan foto dan baliho tokoh dengan embel-embel sebagai Capres di ruang publik merupakan sebuah pelanggaran. Hanya saja, sanksi yang diberikan hanya berupa penurunan dan pembersihan baliho dan umbul-umbul terkait.

“Karena di Undang-undang ketentuannya begitu. Memang ada pelanggaran, tapi dibersihkannya baliho itu pun adalah sanksinya,” ucap Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat ditemui di kantor KPU, Jakarta, Selasa (17/4).

Dirinya menyebut tidak ada salahnya bagi siapapun untuk mendeklarasikan diri sebagai Capres. Akan tetapi, pemasangan baliho yang memuat tokoh tersebut hanya bisa dilakukan sejak masa kampanye, 23 September mendatang, atau 3 hari pasca penetapan Calon Presiden oleh KPU.

Pemasangan Baliho dikatakan merupakan salah satu bentuk kampanye selain visi, misi, dan program kerja yang bersangkutan. “Itu masuknya citra diri, citra diri kan bisa identitas yang bersangkutan, para peserta pemilu, bisa gambar, bisa suara,” tegas dia. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More