Transaksi Uang Tunai Dibatasi Rp100 Juta Tekan Politik Uang

Penulis: Erandhi H Saputra Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 14:53 WIB Politik dan Hukum
Transaksi Uang Tunai Dibatasi Rp100 Juta Tekan Politik Uang

Ilustrasi

PEMBATASAN transaksi tunai maksimal Rp100 juta melalui RUU pembatasan transaksi uang kartal (PTUK) selain akan merubah gaya hidup menjadi non tunai juga bisa menekan aktivitas politik uang dalam Pilkada maupun Pemilu.

"Mengapa pilkada serentak masih ada transaksi yang tidak sepatutnya, permintaan uang kartal meningkat apalagi jelang Pilkada, Pileg, Pilpres, dan kalau ini (RUU PTUK) diterapkan tidak ada cerita (politik uang)," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam diseminasi RUU PTUK di Gedung PPATK Jakarta, Selasa (17/4).

Ia menyebut biasanya politik uang seperti dalam Pilkada membutuhkan uang tunai yang banyak dan terbagi dalam tiga fase. Fase pertama untuk mendapatkan kendaraan melalui partai. Dalam fase ini biasanya calon kepala daerah mengeluarkan dana hingga ratusan miliar.

"Ini artinya bisa dilakukan tunai atau non tunai, tapi biasanya lebih memilih untuk memberikan secara tunai atau dalam bentuk uang asing," ucapnya.

Fase selanjutnya adalah kampanye. Dalam fase ini calon kepala daerah membutuhkan uang tunai yang banyak dalam nominal Rp10 ribu hingga Rp50 ribu.

"Dan fase terakhir serangan fajar saat hari pemilihan di TPS itu perlu uang kecil lagi, calon kepala daerah biasa menyiapkan dalam nominal Rp10 ribu sampai Rp50 ribu, ini terjadi meski tidak seluruh calon kepala daerah melakukan itu," tukasnya.

Untuk itu, dengan pembatasan transaksi secara tunai, maka hal ini bisa menekan praktek politik uang yang marak terjadi.

Di tempat yang sama, Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyebut selama ini PPATK telah melakukan pengawasan terhadap praktek politik uang. Akan tetapi dengan RUU PTUK tersebut, pengawasan akan lebih mudah karena Bank akan melaporkan kepada PPATK setiap ada penarikan Rp100 juta. Terlebih jika penarikan itu dalam bentuk nominal kecil.

"Apalagi penarikan semisal Rp1 miliar tapi pecahan Rp20 ribu atau Rp50 ribu, itu kan (diduga) buat kampanye. itu sudah ada warning (dari bank). PPATK sudah kerjasama dengan BI dan bank akan kasih informasi kalau permintaan nasabah tinggi di angka Rp20 ribuan itu jadi warning," pungkasnya. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More