Jokowi Tinjau Pembangunan Kertajati yang Sudah Capai 96%

Penulis: Cahya Mulyana Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 14:48 WIB Nusantara
Jokowi Tinjau Pembangunan Kertajati yang Sudah Capai 96%

ANTARA

PRESIDEN Joko Widodo hari ini dijadwalkan meninjau langsung progres pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat atau sering kita sebut Bandara Kertajati di Majalengka, Provinsi Jawa Barat.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Baitul Ihwan mengatakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan bandara yang saat ini telah mencapai prosentase 96%.

“Selasa siang rencananya Bapak Menhub akan mendampingi Bapak Presiden melihat langsung Bandara Kertajati. Untuk sisi udara sudah selesai 100%, sisi darat atau bangunannya telah mencapai 96%,” kata Baitul.

Dengan progres pembangunan ini Baitul menyebut Menhub berharap bandara ini dapat beroperasi pada angkutan lebaran tahun ini dengan melayani penerbangan ke sejumlah kota di luar Jawa seperti Medan, Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya. Akan tetapi kepastian kota tujuan ini juga akan melihat kembali minat pasar.

Selain untuk melayani angkutan lebaran, kata Baitul pada tahun ini diharapkan bandara ini juga akan dapat digunakan sebagai bandara keberangkatan calon jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat.

“Setelah angkutan lebaran bandara ini juga diharapkan bisa melayani sebagai embarkasi haji khususnya masyarakat dari sekitar Majalengka,” ujarnya.

Bandara Kertajati memiliki landas pacu atau runway berukuran 2.500 x 60 meter dan akan diperpanjang menjadi 3.000 x 60 meter. Dengan runway ini bandara ini telah dapat didarati pesawat sejenis Boeing 777.

Selain itu juga terdapat apron berukuran 576 x 151 meter persegi sehingga dapat menampung sebanyak 10 pesawat berbadan lebar. Pada sisi darat Bandara Kertajati dilengkapi terminal penumpang berukuran 92.000 meter persegi. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More