KPK akan minta Pendapat Ahli Hukum Pidana Terkait Century

Penulis: Lina Herlina Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 14:15 WIB Politik dan Hukum
KPK akan minta Pendapat Ahli Hukum Pidana Terkait Century

MI/Susanto

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diperintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan menetapkan status tersangka kepada mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, yang juga mantan Wakil Presiden RI, atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief pun mengatakan KPK butuh waktu untuk mepelajari dulu sebelum menetapkan Boediono sebagai tersangka. Saat dimintai keterangan, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari kasus itu, Laode tidak menyebutkan waktunya.

"Untuk waktu, putusan pengadilan terkait Century ini kan hal yang baru, yaitu putusan praperarilan yang meminta mentersangkakan seseorang. Untuk mentersangkakan orang itu membutuhkan alat bukti yang cukup," jelas Laode, Selasa (17/4) usai membuka Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN calon kepala daerah di Sulsel.

Laode juga menambahkan, jika KPK tidak boleh serta merta menjadikan seseorang sebagai tersangka.

"Harus dipelajari dulu, termasuk meminta juga pandangan kepada para ahli hukum tata cara pidana," tambahnya.

Ia juga menegaskan, sebenarnya, tanpa putusan pengadilan pun, seandainya alat bukti sudah mencukupi, pasti kasus akan jalan terus.

"Tapi masalahnya, kita sudah memeriksa beberapa orang, banyak sekali yang sudah diperiksa. Tapi, menurut KPK, belum mencukupi alat buktinya, karena itu terkait kebijakan waktu itu. Jadi itu yang perlu dipelajari secata khusus oleh KPK," urai Laode. (OL-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More