Kader Parpol Jadi Anggota DPD Digugat ke MK

Penulis: Antara Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 13:05 WIB Politik dan Hukum
Kader Parpol Jadi Anggota DPD Digugat ke MK

MI/ BARY FATHAHILAH

ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat, Muhammad Hafidz, mengajukan uji materi ketentuan Pasal 182 huruf I sepanjang frasa "pekerjaan lain" dalam UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

"Ketentuan a quo telah merugikan hak konstitusional pemohon dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945," ujar Hafidz di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, hari ini.

Adapun ketentuan Pasal 182 huruf l mengatur persyaratan peserta pemilu, yaitu tidak sedang berpraktik sebagai akuntan, notaris, advokat, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sebagai fungsionaris parpol sekaligus menjabat sebagai anggota DPD yang memiliki jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan kepengurusan di parpol sudah dapat dipastikan akan mengalami konflik kepentingan di antara kedua jabatan tersebut," kata Hafidz.

Hafidz menilai adanya potensi konflik kepentingan meskipun parpol yang menjadi wadah aspirasi politiknya tidak ikut menjadi peserta pemilu.

Lebih lanjut Hafidz menjelaskan anggota DPD yang juga bekerja sebagai fungsionaris parpol tidak menutup kemungkinan akan diwajibkan oleh partainya untuk mewujudkan keinginan partai tersebut menjadi peserta pemilu selanjutnya.

"Oleh karenanya, keadaan tersebut akan memaksa terjadinya benturan kepentingan sebagai anggota DPD dan juga sebagai fungsionaris parpol," jelas Hafidz.

Pemohon kemudian meminta agar Mahkamah menyatakan ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai fungsionaris parpol. (OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

DRAMA penganiayaan Ratna Sarumpaet akhirnya terbongkar. Kisah hayalan Ratna itu menjadi ramai dipublik setelah beredar foto muka lebam dan membuat Capres Prabowo Subianto menggelar konpers khusus untuk mengutuk kejadian itu pada pada Selasa (2/10) malam. Acara ini bahkan disiarkan secara langsung TV One dengan menyela acara Indonesia Lawyers Club yang membahas soal gempa di Sulteng. Kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Beberapa netizen mengungkap beberapa kejanggalan dan dugaan ini diperkuat hasil penyelidikan polisi. Akhirnya, Ratna pun mengakui kebohongannya. Dia mengaku mendapat bisikan setan untuk berbohong. Walau sudah ada pengakuan Ratna, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan tetap akan melakukan proses hukum karena kasus ini sudah bergulir dan menimbulkan keresahan. Apakah Anda setuju dengan sikap Polri ini?





Berita Populer

Read More