Peneliti di DPR Harus Berkontribusi Tingkatkan Kualitas Parlemen

Penulis: Nur Aivanni Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 12:21 WIB Polkam dan HAM
Peneliti di DPR Harus Berkontribusi Tingkatkan Kualitas Parlemen

MI/SUSANTO

PENELITI yang ada di DPR harus bisa berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kinerja parlemen. Hasil kajian dari para peneliti harus bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh para anggota dewan.

Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Keahlian DPR RI Kadir Johnson Rajagukguk saat memberikan sambutan dalam seminar nasional yang bertajuk peran peneliti dalam peningkatan kualitas kinerja parlemen.

"Pusat penelitian sudah saatnya memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas parlemen. Hasil jurnal atau buku atau kajian dari peneliti khususnya penelitian yang relevan dengan perkembangan dewan harus dapat menjawab solusi dalam masalah yang dihadapi dewan," kata Johnson, di ruang Pansus B, Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.

Pusat penelitian, sambungnya, adalah salah satu unit di badan keahlian dewan yang bertugas untuk melakukan kajian dan analisis. Saat ini, ada sebanyak 77 peneliti yang bertugas. "Para peneliti ini terbagi menjadi lima bidang; bidang dalam negeri, bidang hukum, bidang hubungan internasional, kesejahteraan sosial dan ekonomi dan kebijakan publik," jelasnya.

Lebih lanjut, Johnson menyampaikan bahwa kegiatan utama peneliti di badan keahlian DPR adalah melakukan penelitian dan kajian baik secara kelompok maupun individu. Tak hanya itu, peneliti pun diminta untuk menulis buku atau jurnal baik atas permintaan dari alat kelengkapan dewan maupun disesuaikan dengan program. Penulisan buku atau jurnal tersebut pun harus memperhatikan isu-isu yang menjadi sorotan di DPR. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More