Pemerintah Segera Usulkan RUU PTUK

Penulis: Erandhi H Saputra Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 12:01 WIB Ekonomi
Pemerintah Segera Usulkan RUU PTUK

ANTARA/SIGID KURNIAWAN

PEMBAHASAN rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal (RUU PTUK) yang telah dilakukan sejak tahun 2014 akan segera dibahas bersama DPR. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan RUU PTUK tersebut tinggal menunggu paraf persetujuan Menteri/pimpinan lembaga terkait seperti PPATK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan OJK.

"Proses penandatanganan antar menteri segera dilakukan dan kemudian bersama PPATK ke Presiden, lalu Presiden akan kirim surpres ke DPR (untuk dibahas)," ujar Yasonna dalam diseminasi RUU PTUK di Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta, Selasa (17/4).

Yasonna menyebut sebenarnya pemerintah berencana membahas RUU PTUK dengan DPR pada 2017 lalu. Namun BI menyampaikan masukan baru sehingga kembali tertunda.

Akan tetapi, Yasonna memastikan pemerintah segera melakukan pembahasan dengan DPR untuk mengesahkan RUU PTUK. Pasalnya RUU PTUK bisa mengurangi lalu lintas penggunaan uang tunai yang tidak jelas.

"Kita yakin RUU ini penting untuk menghindari korupsi, pencucian uang, dan underground economy. Termasuk kalau berhasil peredaran uang palsu akaan tertekan," tukasnya.

Yasonna menambahkan, RUU PTUK itu juga akan menghemat pencetakan uang kertas oleh BI.

"Ini juga menghemat penyimpangan uang fisik, kalau biasanya ada gudang besar untuk menyimpan dengan RUU ini akan sangat mengurangi biaya," pungkasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More