Pantarlih Sleman Mulai Lakukan Coklit

Penulis: Agus Utantoro Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 11:29 WIB Nusantara
Pantarlih Sleman Mulai Lakukan Coklit

ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

SEBANYAK 3.337 petugas Pantarlih di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai Selasa (17/4) diterjunkan ke rumah-rumah penduduk untuk melakukan pencocokan dan penelitian data calon pemilih.

Ketua KPU Kabupaten Sleman Ahmad Shidqi, Selasa (17/4) mengatakan, pelaksanaan coklit ini diawali dengan kehadiran petugas coklit yakni Pantarlaih  (Panitia Pendaftar Pemilih) ke rumah dinas Bupati Sleman di Kompleks  Pemda Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di sela-sela kegiatan coklit kepada keluarga Sri Purnomo (Bupati Sleman), Ketua KPU Kabupaten Sleman itu mengatakan, coklit ini  dimaksudkan untuk memastikan setiap warga negara yang tinggal di satu  wilayah, tercatat sebagai calon pemilih di TPS terdekat.

Menurut dia, jumlah pantarlih ini sesuai dengan jumlah TPS.  Ia  menambahkan, selain melakukan coklit kepada calon pemilih di satu TPS, petugas Pantarlih juga akan mencatat pendatang yang ada di wilayah itu.

"Bukan dicatat sebagai calon pemilih di tempat itu tetapi didata saja," katanya.

Sementara Bupati Sleman, Sri Purnomo berharap dengan coklit ini nantinya setiap warga yang telah berhak memilih dapat menggunakan hak mereka dengan baik.

Dengan demikian, lanjutnya, akan memberikan hak kepada yang memang seharusnya berhak memilih.

"Karena itu, warga sebaiknya juga dapat menemui petugas Pantarlih yang datang dengan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana yang diminta petugas," katanya.

Tahapan coklit ini, imbuh Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono, harus dilakui sehingga nantinya akan keluar DPS (Daftar Pemilih Sementara).

Menurut dia, warga yang telah memiliki hak pilih pada saat pelaksanaan Pemilu mendatang, sebaiknya segera mengurus KTP-E.

"Karena prinsipnya, yang berhak adalah yang telah memiliki KTP-E," katanya.

Ia juga berharap, petugas coklit ini nantinya juga mendorong warga yang belum memiliki KTP-E segera mengurus ke kecamatan masing-masing agar tidak kehilangan hak pilih mereka. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More