Shadow Toll, Skema Pembiayaan Alternatif

Penulis: Andhika Prasetyo Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 11:18 WIB Ekonomi
Shadow Toll, Skema Pembiayaan Alternatif

ANTARA/SEPTIANDA PERDANA

DEWAN Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) bekerja sama dengan Dewan Pengurus Daerah HPJI DKI Jakarta pada Selasa (17/4), menggelar Konferensi Regional Teknik Jalan (KRTJ) ke-14 di Hotel mercure, Jakarta.

Perhelatan tersebut dilaksanakan untuk membahas persoalan keterpaduan sistem transportasi, kelancaran mobilitas, keberlanjutan konektivitas dan sistem logistik nasional yang sangat berperan besar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Salah satu pembahasan yang mengemuka dalam acara itu ialah skema shadow toll sebagai pilihan pendanaan baru dalam membangun jalan bebas hambatan di Indonesia.

Wakil Ketua Umum DPP HPJI Taufik Widjojono menjelaskan shadow toll merupakan skema kontrak pendanaan antara pemerintah dengan swasta yang belum pernah diterapkan di Tanah Air.

"Jika jalan telah dioperasikan, nanti setiap kendaraan yang lewat harus membayar, tetapi pembayarannya ditanggung pemerintah," ujar Taufik.

Dengan skema itu, lanjutnya, keuntungan yang didapat akan lebih terukur karena pihak swasta hanya akan mendapatkan pembayaran dari jumlah kendaraan yang melewati ruas tersebut.

Semakin banyak yang melewati jalan itu, semakin besar dana yang harus dibayar pemerintah kepada pihak swasta dalam jangka waktu yang disepakati. Pun sebaliknya.

"Sebenarnya ini sama saja seperti jalan tol. Saat masuk tol, pengemudi wajib membayar tol. Hanya saja ini ditanggung pemerintah. Masyarakat tidak perlu membayar karena kan sudah membayar pajak, jadi uang masyarakat untuk masyarakat juga," jelasnya.

Shadow toll pertama kali diperkenalkan dan diterapkan di Inggris dan saat ini beberapa negara Eropa lainnya telah mengadopsi skema pembiayaan tersebut. (OL-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More