Romy Serukan Kader PPP tidak Terpengaruh dan Redam Isu Komunis

Penulis: Cahya Mulyana Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 11:17 WIB Politik dan Hukum
Romy Serukan Kader PPP tidak Terpengaruh dan Redam Isu Komunis

ANTARA/PUSPA PERWITASARI

KETUA Umum Partai Persautan Pembangunan (PPP) Muhammad Rommahurmuziy menginstruksikan seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP, termasuk para ulama, agar tidak terpengaruh isu komunis yang bertujuan menjegal popularitas serta elektabilitas Joko Widodo. Pelabelan terhadap calon presiden petahana itu murni fitnah yang dibuat pihak tertentu yang juga sebelumnya telah dibuktikan pengadilan.

Ia menjelaskan terdapat lima poin dalam instruksi harian Ketua Umum PPP menyangkut isu komunis yang kerap disandarkan kepada Joko Widodo dengan harapan dapat memberikan pemahaman utuh kepada seluruh keluarga besar PPP termasuk kalangan ulama dan santri. Terlebih, para ulama mempertanyakan kebenaran dan alasan di balik pelabelan komunis terhadap Presiden Joko Widodo pada ranah resmi yakni Musyawarah Nasional (Munas) Ulama PPP pekan lalu.

"Instruksi harian Ketua Umum PPP kepada seluruh kader PPP. Isinya yakni, kepada seluruh kader harus ikut menjelaskan dan menetralisir bahwa, pertama, isu komunis itu buatan, mulai dan hanya untuk kepentingan Pilpres 2014 serta disebarkan massif pertama kali oleh Tabloid Obor Rakyat yang disebar ke pondok-pondok pesantren dan masjid seluruh Indonesia. Saya tahu persis karena saya berada di Tim Pemenangan Prabowo-Hatta saat 2014," ungkap Rommahurmuziy kepada Media Indonesia, Selasa (17/4)

Poin kedua, kata dia, bukti hoaks dan palsunya Obor Rakyat, pemimpin redaksi dan redaktur pelaksnanya sudah divonis penjara pada 22 November 2016.

Meski demikian, kondisi yang sama tidak pernah terjadi saat Partai Gerindra, PKS, PAN dan PDIP ramai-ramai mengusung Joko Widodo sebagai calon Wali Kota Solo yang akhirnya berhasil menang pada 2010.

"Saat Gerindra, PKS, dan PAN bersama PDIP mengusung Jokowi sebagai Wali Kota Solo 2010, tidak pernah ada isu PKI," katanya.

Menurut dia, posisi politik PPP selalu berhadapan dengan Joko Widodo, baik di Pilwali Solo 2005, Pilwali Solo 2010, Pilgub DKI 2012, dan Pilpres 2014.

"Artinya, jelas-jelas kita tidak dalam posisi memproduksi isu itu. Kalau kita yang memproduksi itu, pasti sudah kita lakukan pada 2005, 2010 dan 2012 sebagai pihak yang jelas berhadapan," terangnya.

"Poin kelima, kita perlu menjelaskan agar kader-kader PPP yang masih disesatkan orang dengan pemahaman bahwa Jokowi itu berbau komunis,mendapat penjelasan yang rasional bahwa dukungan PPP ke Jokowi pada pilpres 2019 murni karena pribadinya yang bersahaja, berangkat dari dan dekat dengan rakyat, kinerjanya nyata terukur dan jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan komunis," tegasnya.

Ia mengatakan, lima poin yang bersifat instruksi tersebut juga ditujukan kepada kalangan pesantren. Terlebih, pertanyaan terkait pelabelan komunis terhadap Jokowi santer terdengar dan perlu mendapatkan jawaban yang jelas.

"Sudah pasti karena fungsionaris PPP adalah kader-kader pesantren. Kebetulan saja pertanyaan dari para ulama yang saya jawab terbuka saat Munas Ulama PPP Jumat lalu, mendapat banyak pertanyaan lanjutan. Sehingga saya perlu menjelaskannya secara proporsional kepada seluruh kader agar mereka bertanya-tanya,"tutupnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More