Anies Telah Teken Pergub Pembentukan UPT Rumah DP Rp0

Penulis: Nicky Aulia Widadio Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 09:47 WIB Megapolitan
Anies Telah Teken Pergub Pembentukan UPT Rumah DP Rp0

ANTARA/Galih Pradipta
Sejumlah warga mencari informasi unit rumah susun dengan DP 0 Rupiah di Kantor Informasi Klapa Village, Jakarta, beberapa waktu lalu

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta telah membentuk unit pelaksana teknis (UPT) sebagai penyelanggara program rumah DP Rp0. Pergub yang melandasi pembentukan UPT itu telah ditandatangani Gubernur Anies Baswedan sebelum dirinya bertolak ke Maroko pada Senin (16/4).

Dalam dua minggu ke depan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menuturkan akan menyeleksi persona yang mengisi posisi di UPT tersebut sebelum akhirnya UPT bisa bertugas melayani masyarakat.

“Iya ini UPT-nya alhamdulillah kita ucapkan syukur sudah ditandatangani (Pergub-nya) dan kita akan langsung isi personalianya. Mungkin dalam dua minggu ke depan kita akan seleksi,” kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Senin (16/4) malam.

Sandiaga menjanjikan UPT akan diisi orang-orang yang berkompeten. Secara organisasi pun, dia ingin agar UPT tersebut nantinya bisa berkembang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang lebih fleksibel dari segi pengelolaan uang.

Apalagi, Pemprov DKI memilliki target ambisius untuk memenuhu 250 ribu unit kekurangan kebutuhan rumah dari warga Jakarta.

“Kita berharap ini UPT akan berkembang jadi BLUD. Pada suatu saat begitu ada kelengkapannya untuk mengejar target kita, Pemprov dan seluruh pemangku kepentingan memastikan bahwa 250 ribu unit hunian dengan DP Rp0 ini bisa direalisasikan untuk lima tahun ke depan,” jelas dia.

Setelah Pergub tentang pembentukan UPT disahkan, selanjutnya Pemprov DKI akan menggodok pergub tentang skema pembiayaan dari rumah DP Rp0. Pergub itu kini tengah dibahas poin-poinnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More