ASN Harus Menjaga Moralitas dan Junjung Integritas

Penulis: Golda Eksa Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 09:50 WIB Polkam dan HAM
ASN Harus Menjaga Moralitas dan Junjung Integritas

MI/RAMDANI
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (kiri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (kedua dari kiri) saat Pencanangan Zona Integritas dan Forum Diskusi Ilmiah Peran Pemangku Kebijakan pada Peningkatan ASN

KESEDIAAN untuk melakukan perubahan dalam sikap mental, perilaku, melayani publik, serta mampu memberikan prestasi yang terbaik bagi Kementerian Hukum dan HAM merupakan sebuah keniscayaan.

Oleh karena itu, seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kemenkum dan HAM dituntut untuk tetap menjunjung integritas dan menjaga moralitas.

Demikian penegasan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat memberikan pengarahan kepada 1.100 taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim), di Balai Sarbini, Jakarta, kemarin.

"Time has changed. Kita harus mengikuti perubahan. Zaman telah berubah. Kita tidak ada di zaman sebelumnya di mana birokrasi masih mempunyai budaya lama, yakni kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah. Meminta dilayani daripada melayani," kata dia.

Sebelum memberikan pengarahan tersebut, Yasonna juga mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkup Kementerian Hukum HAM. Piagam itu turut ditandatangani Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari, dan Deputi Bidang Informasi Data KPK Hari Budianto.

Menurut Yasonna, komitmen untuk menjadikan Kementerian Hukum dan HAM berintegritas dan bersih dari korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Komitmen itu pun membutuhkan proses yang panjang, termasuk pelbagai operasional prosedur standar (SOP) dalam birokrasi dan dukungan sistem yang andal.

Walaupun demikian, upaya yang sudah dilakukan untuk membangun sistem, perangkat, fasilitas, gedung, perlengkapan, dan lain sebagainya akan sia-sia jika sumber daya manusia di dalamnya ternyata tidak memiliki integritas.

SDM berintegritas dalam hal kemampuan melayani publik merupakan prioritas.

"Artinya, apa yang kita katakan dengan zona integritas untuk menciptakan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) ini tidak akan pernah terwujud."

Yasonna mengingatkan bahwa seluruh mahasiswa perguruan tinggi kedinasan Poltekip, Poltekim, dan CPNS merupakan generasi penerus yang nantinya bakal menjadi calon pemimpin bangsa. ASN di Kementerian Hukum dan HAM, itu harus berjuang dan melanjutkan pengabdian bagi nusa dan bangsa.

Motor penggerak

Menpan Rebiro Asman Abnur berpesan agar seluruh ASN yang baru saja lolos seleksi agar tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang buruk. Mereka perlu menunjukkan sikap sebagai agen perubahan dan motor penggerak perubahan di lingkungan kerjanya.

"Anda juga harus memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi dan bahasa. ASN kita targetkan di 2024 menjadi kelas dunia. Maka, bahasa asing itu tidak bisa lagi ditawar dan harus dikuasi," ujar dia.

Kemudian, imbuh dia, ASN ditekankan harus memiliki wawasan global, yaitu jiwa melayani dengan ramah (hospitality).

ASN dilarang mengedepankan kekuasaan maupun kewenangannya ketika menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan kepada publik.

"ASN pun harus memiliki jiwa entrepreneurship. Jadilah unit kerja yang produktif dan bermanfaat bagi lingkungan. (P-1)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More