KPK Beri Pembekalan Antikorupsi bagi Calon Kepala Daerah di Sulsel

Penulis: Lina Herlina Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 09:44 WIB Polkam dan HAM
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi bagi Calon Kepala Daerah di Sulsel

MI/LINA HERLINA

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pembekalan antikorupsi dan deklarasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 13 Pilkada serentak di Sulawesi Selatan, Selasa (17/4), di ruang pola Kantor Gubernur Sulsel.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, saat membuka kegiatan tersebut, berharap Pilkada 2018 ini bisa berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang baik.

"Saya juga mengapresiasi kegiatan ini karena dapat pengawalan dari forkopimda di Sulsel," jelanya.

Laode juga menjelaskan alasan KPK ikut andil dalam Pilkada karena selama ini KPK hanya dikenal pada penindakannya saja. Padahal, KPK punya fungsi lain, sperti pencegahan, koordinasi, supervisi dan monitoring,

Ia juga menjelaskan betapa pentingnya kegiatan tersebut, lantaran dari catatan KPK, jejak kasus korupsi yang ditangani KPK 2004-2018 sebanyak, 103 Kasus terdiri dari, 75 kasus melibatkan bupati/wali kota, dan 13 melibatkan gubernur.

"Jadi saya berharap kepala daerah yang hadir, kalau terpilih sudah bisa melaksanakan e-planning dan e-budgetting, termasuk untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi semua transparan," tandas Laode.

Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono mengatakan dirinya ingin menekankan kegiatan ini pada program Pilkada yang berintegritas.

"Saya berharap poinnya harus kita lihat sebagai pesta demokrasi yang menggembirakan, jangan menakutkan dan mencekam karena aman dan damai, ujung proses demokrasi berkualitas. Intinya juga ASN harus netral. Mata luar negeri tertuju ke Indonesia," seru Soni.

Sementara itu, Komisoner KPU Sulsel Faisal Amir menekankan, setelah kegiatan tersebut, jaminananya pilkada di Sulsel yang diikuti 33 pasangan calon harus berintegritas, termasuk penyelenggara pemilu dan kami bersikap netral dan secara profesional.

"Akan berintegritas jika pasangan calon juga berintegritas, sehingga pembekalan anti korupsi bagian dari pembentukan integritas tersebut," pungkasnya. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More