Penataan Ulang Pita Frekuensi 2.1 GHz Rampung

Penulis: Dhika kusuma winata Pada: Senin, 16 Apr 2018, 23:11 WIB Humaniora
Penataan Ulang Pita Frekuensi 2.1 GHz Rampung

Kementerian Kominfo
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kanan) saat jumpa pers reframing frekuensi 2.1 GHz untuk Indonesia, di Menara Merdeka, Senin (16/4).

PELAKSANAAN penataan ulang (refarming) pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler secara nasional telah rampung. Penataan dilaksanakan selama 143 hari dari tanggal 21 November 2017 hingga 12 April 2018.

Penataan dilakukan secara bertahap dalam 136 langkah (batch) pemindahan frekuensi (retuning). Pembahasan dan pelaksanaan refarming melibatkan empat operator telekomunikasi seluler di pita frekuensi radio 2.1 GHz yakni Telkomsel, XL, Indosat, dan Hutchison 3 Indonesia.

"Dengan refarming layanan tidak lemot lagi, tidak padat lagi. Itu tujuan kita tambahkan frekuensi," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat jumpa pers di Menara Merdeka, Jakarta, Senin (16/4).

Rudiantara mengatakan pengerjaan refarming mampu selesai lebih cepat dari target yang sebelumnya dicanangkan yakni pada akhir April. Dia menambahkan kebijakan pemerintah melakukan penataan ulang ditujukan untuk mendorong efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio, khususnya pada pita frekuensi radio 2.1 GHz.

Refarming dilandasi kesepakatan bersama antara pemerintah dengan pengguna pita 2.1 GHz eksisting pada November 2016. Kesepakatan itu menyebutkan setelah proses seleksi akan dilanjutkan dengan proses refarming.

Dengan rampungnya penataan, sambung Rudiantara, setiap penyelenggara memiliki keleluasaan dalam memilih teknologi seluler dan jenis pengkanalan yang paling sesuai dengan kondisi traffic layanan selulernya pada suatu area tertentu.

"Sehingga pada akhirnya masyarakat pengguna layanan seluler dapat menikmati kualitas yang lebih baik khususnya pada wilayah-wilayah yang mengalami kepadatan jaringan (congestion)," pungkas Rudiantara. (OL-7)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More