PGN masih Hitung Total Aset Pertagas

Penulis: Nyu/Cah/E-3 Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 09:30 WIB Ekonomi
PGN masih Hitung Total Aset Pertagas

ANTARA

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) tengah menghitung valuasi aset dan mengkaji proses akuisisi terhadap Pertagas dalam menuju holding badan usaha milik negara (BUMN) minyak dan gas (migas).

Proses akuisisi tersebut nantinya dapat dilakukan melalui berbagai skema, baik penerbitan saham baru atau rights issue, pinjaman perbankan, maupun asset swap.

"Kalau valuasi harusnya (nilai Pertagas) berada di bawah PGN. Jika sudah dihitung, Pertagas akan berada di bawah PGN. Saat ini semua sedang dikaji oleh tim transaksi, termasuk pula dalam metodenya, apakah mau akuisisi, rights issue, atau asset swap," ungkap Direktur Komersial PGN Danny Praditya kepada pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, jika metode asset swap (penukaran aset) dilakukan, yang terjadi ialah anak usaha PGN yakni PT Saka Energi Indonesia akan menjadi milik Pertamina dan kemudian ditukar dengan Pertagas yang akan menjadi milik PGN.

Selain itu, dalam proses menuju holding BUMN migas, tutur Danny, PGN memastikan akan merombak jajaran pengurus perseroan dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada 26 April mendatang. "Tidak tahu, direksi atau komisaris, tetapi akan ada agenda pergantian pengurus," pungkas Danny.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menyampaikan holding BUMN migas resmi terbentuk setelah aspek administrasi legal telah selesai dengan terbitnya akta peralihan (saham pemerintah di PGN kepada Pertamina) pada 11 April lalu. Adapun total valuasi saham pemerintah di PGN yang dialihkan kepada Pertamina mencapai Rp38,13 triliun.

Sebagai bentuk sinergi holding BUMN migas, PGN akan mengakuisisi anak usaha Pertamina bidang usaha gas, yakni Pertagas, untuk meningkatkan efisiensi dan percepatan target bisnis gas. "Induknya Pertamina dan PGN anaknya. Pertagas disetujui jadi bagian PGN. Skema dan cara pembayarannya dilakukan tim transaksi." kata Fajar.

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More