ICW-JPPI Awasi Ketat Penerimaan Peserta Didik Baru

Penulis: (Ths/H-5) Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 00:45 WIB Humaniora
ICW-JPPI Awasi Ketat Penerimaan Peserta Didik Baru

ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

INDONESIA Corruption Watch (ICW) bersama ­Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dengan tangan terbuka akan menerima laporan dari masyarakat terutama orangtua murid jika dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) terdapat pungutan liar, baik berupa uang pendaftaran maupun formulir yang dibebankan kepada orangtua.

“Jadi kita akan membuka posko pemantauan di 33 titik jaringan ICW dan JPPI, dan kita sangat harapkan partisipasi orangtua murid agar melaporkan jika ditemukan hal-hal yang menyim-pang,” kata Koordinator Divisi Kampanye ICW, Siti Juliantari, saat memberikan keterangan di Jakarta, Senin (16/4).

Pihaknya menengarai di setiap awal tahun ajaran baru banyak sekali muncul keluhan orangtua karena seleksi masuk yang seharusnya bebas biaya pun ternyata masih saja ada biayanya.

Menurut dia, beberapa proses yang ditengarai menjadi kecurangan dalam PPDB, misalnya ada sejumlah uang pendaftaran, kewajiban mendaftar ulang dengan biaya tertentu, dan adanya praktik jual-beli kursi untuk siswa-sisa tertentu.

“Padahal biaya apa pun itu, sesuai Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012, tidak dibebankan lagi pada orangtua. Akan tetapi, dalam praktiknya ini masih terus terjadi,” kata Siti Juliantari.

Pegiat pendidikan Setiana Widjaja menambahkan penegak hukum dalam hal ini perlu juga melakukan pengawasan dan pemantauan dalam proses seleksi murid baru.

“Kenapa perlu pengawasan dari penegak hukum supaya ada efek jera. Praktik korupsi tidak boleh terjadi di dunia pendidikan, dan jangan juga dianggap soal kecil-besarnya jumlah pungutan, tetapi institusi pendidikan harus menjadi contoh pendidikan karakter yang baik, termasuk melawan korupsi,” tegas Setiana yang juga Koordinator Komunitas Sayang Anak Nusantara (Kosantara) tersebut.

Ia berharap, menjelang tahun ajaran baru ini, ­orangtua harus cermat dan lebih waspada. “Menurut saya, jika ditemukan ada pungutan, ya langsung dilaporkan saja. Termasuk ada wadahnya bersama ICW, tentu saja sangat positif agar dunia pendidikan kita benar-benar bermartabat,” pungkasnya. (Ths/H-5)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More