APBD Bengkalis Berpotensi Defi sit Rp1 Triliun

Penulis: Ant/N-1 Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 08:30 WIB Nusantara
APBD Bengkalis Berpotensi Defi sit Rp1 Triliun

Ilustrasi

ANGGARAN pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis, Riau, terancam mengalami defisit hingga Rp1 triliun atau lebih besar lagi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya apabila rasionalisasi anggaran tidak dilakukan.

Kekhawatiran tersebut dikemukakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkalis, Abdul Kadir di Bengkalis, kemarin. "APBD tahun ini harus dilakukan rasionalisasi terlebih dahulu karena nilai APBD yang sudah disahkan tidak seimbang dengan penerimaan yang akan didapat," kata Abdul Kadir.

Menurut politikus PAN itu, kondisi keuangan daerah saat ini semakin terpuruk akibat sejumlah faktor. Salah satu indikator yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran 2016 dan 2017 ialah kekurangan bayar dari pemerintah pusat pada sektor penerimaan dana bagi hasil (DBH) migas.

"Untuk itu, saya mengimbau dan menegaskan kepada seluruh Organisasi Pemerintahan Daerah Bengkalis untuk tidak melakukan pelelangan proyek dengan menyerahkan rencana umum pengadaan barang dan jasa," katanya.

Menurut kadir, sejak 2016 pemerintah pusat tidak pernah utuh mentransfer DBH Migas kepada Bengkalis sehingga berdampak pada pembiayaan kegiatan, termasuk pengadaan barang dan jasa yang harus dilakukan secara tunda bayar sejak 2016.

Pada 2018, berkaca dari penerimaan DBH Migas triwulan I (Januari-Maret), pusat hanya mentransfer 20% dan dikhawatirkan pada triwulan II, III, dan IV, DBH Migas hanya menerima transfer 20% per triwulan.

Kadir menjelaskan, dengan penerimaan DBH Migas di bawah 100%, ditambah penerimaan lain-lain, seperti DBH pajak sejumlah sektor, PAD, DAU, dan DAK, kondisi keuangan Bengkalis sekitar Rp2,8 triliun hingga Rp3 triliun, minus Rp600 miliar dari nilai APBD yang disahkan, ditambah lagi dengan pembayaran utang pihak ketiga dan Dana Desa 2017 yang berjumlah sekitar Rp450 miliar.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More