Penelanjangan di Bekasi, Kasus Bisa Lanjut Meski Laporan Dicabut

Penulis: Gana Buana Pada: Senin, 16 Apr 2018, 21:40 WIB Megapolitan
Penelanjangan di Bekasi, Kasus Bisa Lanjut Meski Laporan Dicabut

Ist

WAKIL Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi Rury Arief Rianto menyampaikan, KPAD masih melakukan pendampingan hukum terhadap korban aksi penelanjangan di Bekasi. Sebab, saat ini keluarga korban mendapat tekanan dari keluarga pelaku agar mencabut laporannya.

“Kami masih melakukan pendampingan kasus, kasus ini sudah masuk kriminal, tidak semudah asal cabut laporan,” kata Rury.

Aksi main hakim sendiri terhadap AJ, 12 dan HL, 13 dilaporkan oleh orang tua AJ, Sudirman, pada Kamis (12/4) siang. Laporan dengan nomor pengaduan LP/753/K/IV/2018/SPKT/Restro Bekasi Kota itu menjerat tiga pelaku atas dugaan pengeroyokan.

MN, salah satu dari tiga pelaku yang menelanjangi dan mengarak kedua bocah tersebut, kini ditahan polisi atas 1aporan tersebut. Ia dikenai pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu dua pelaku lainnya yakni T dan N, kini masih buron.

“Di situlah keluarganya (MN) minta laporan dicabut, hingga balik melaporkan korban,” kata dia.

Kini, AJ, HL dan RZ, 14 kawan mereka yang juga dituding ikut melakukan pencurian jaket, dilaporkan balik oleh keluarga MN. Ketiganya dilaporkan atas kasus pencurian jaket milik kerabat MN, yang merupakan awal dari aksi main hakim sendiri tersebut.
 
Sudirman, ayah AJ mengaku, sebetulnya ia ingin kasus tersebut selesai. Namun, ia diberitahu bahwa meski ia mencabut laporan polisi, kasus itu tetap akan dilanjutkan oleh polisi.

“Katanya kalau dicabut pun sia-sia, saya enggak mengerti,” kata dia.

Sudirman pun tidak membantah adanya laporan polisi terhadap anaknya, AJ tentang pencurian jaket. Namun, ia meyakini anaknya tidak terlibat. Menurutnya, itu dibuktikan dalam rekaman kamera circuit closed television (CCTV) di Masjid Al Abror di depan lokasi kejadian.

Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, Komisaris Besar Indarto mengatakan, meskipun laporan dicabut polisi tetap memproses hukum M. Nur. Sebab, tindakan pidana yang dilakukan terhadap AJ bukan sebuah delik aduan. "Tanpa aduan bisa dilakukan proses hukum," tandas Indarto. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More