Pembangunan Pos Lintas Batas di Merauke Digenjot

Penulis: M Taufan SP Bustan Pada: Senin, 16 Apr 2018, 21:23 WIB Nusantara
Pembangunan Pos Lintas Batas di Merauke Digenjot

MI/ Pos M Taufan SP Bustan
Ketua Pengarah Pengelola Perbatasan sekaligus Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto membubukan tanda tangan di atas prasasti yang menandai dimulainya program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2018 di perbatasan Republi

RENCANA Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Papua New Guinea (PNG) di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua, terus digenjot oleh pemerintah setempat.

Bupati Merauke Frederikus Gebze mengaku, pihaknya terus berupaya melaksanakan amanat pemerintah pusat mengenai pembangunan di kawasan perbatasan. Menurutnya, salah satu langkah yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintahan yang dipimpinnya mengenai perluasan dan pengembangan wilayah pertanian.

"Untuk pertanian sejauh ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang bermukim di perbatasan," terang Frederikus kepada Media Indonesia usai pencangan Program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2018 di Merauke, Senin (16/4).

Untuk perluasan lahan pembangunan PLBN, lanjutnya, tengah dimatangkan bersama pihak terkait. Hal itu tidak terlepas koordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

"Koordinasi terus dilakukan. Termasuk mendata luasan lahan yang akan digunakan dalam pembangunan," imbuh Frederikus.

Peningkatan status Pos Lintas Batas (PLB) menjadi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Distrik Sota juga dipertegas Danramil 1707-16/Sota Kapten Inf Daniel Ngilawane.

Dia menyebutkan, sejauh telah disiapkan lahan seluas 100 meter ke arah kanan dan 100 meter ke arah kiri dari PLB tang sekarang. Secara umum, tambahnya, sebagaimana masterplan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengembangan pembangunan dibagi dalam 3 zona.

"Mulai dari zona inti, zona sub inti, dan zona pendukung," tutup Daniel.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang juga menjabat sebagai Ketua BNPP menekankan, bahwa pembangunan di kawasan perbatasan membutuhkan kerja sama semua pihak, baik dari kementerian, lembaga terkait, TNI, Polri dan masyarakat setempat.

Selain PLBN itu sendiri, di kawasan perbatasan juga sangat perlu dibangun pelbagai aspek pendukung yang merupakan kebutuhan dasar seluruh rakyat.

"Ya, seperti pasar, rumah sakit, koramil, polsek, markas pamtas, hingga pemukiman guru juga perlu dibangun di wilayah perbatasan sehingga negara kita tidak kalah sama negara tetangga," tandas Tjahjo. (OL-7)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More