Menghukum Assad atau Putin?

Penulis: Smith Alhadar Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education Pada: Selasa, 17 Apr 2018, 02:00 WIB Opini
Menghukum Assad atau Putin?

Seno

DENGAN mengabaikan ancaman Rusia yang akan menembak jatuh rudal sekutu, pada 14 April AS, Inggris, dan Prancis menyerang sasaran-sasaran yang diduga sebagai pusat riset dan gudang senjata kimia, serta pos komando di Suriah. Ketiganya yakin rezim Presiden Bashar al-Assad dukungan Rusia telah menggunakan zat klorin beracun dalam serangannya terhadap Kota Douma di Ghouta Timur pada 7 April.

Serangan itu menyebabkan 80-an warga sipil, kebanyakan anak-anak dan perempuan, meninggal mengenaskan. Klaim Rusia bahwa tidak ada serangan senjata kimia di Douma dan bahwa hal itu hanyalah rekayasa Barat untuk menjatuhkan rezim Assad tak mendapat tanggapan serius sekutu. Kendati Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) belum memulai kerja mereka mencari fakta di lapangan, sekutu pimpinan AS mengklaim memiliki informasi sahih tentang penggunaan senjata kimia oleh rezim Assad.

Walaupun Rezim Assad pada masa lalu pernah terbukti menggunakan senjata kimia terhadap kelompok oposisi, tuduhan sekutu kali ini menimbulkan tanda tanya besar. Pertama, dalam pertempuran di Ghouta Timur yang dimulai sejak 19 Februari, rezim Assad yang dibantu serangan udara Rusia berada di atas angin.

Pada Maret, dua kelompok oposisi yang berpengaruh di Ghouta Timur, yakni Ahrar al-Syam dan Faylaq al-Rahman, menyerah. Tinggal kelompok Jais al-Islam yang bercokol di Douma masih melakukan perlawanan. Namun, mereka pun akan segera menyerah. Terbukti, mereka bersedia berunding dengan Rusia terkait dengan evakuasi mereka ke Jarablus, Suriah utara.

Pada 7 April, hari terjadi serangan senjata kimia, mereka menyerah. Itu menimbulkan pertanyaan, mungkinkah rezim Assad menggunakan senjata kimia yang akan menimbulkan kecaman, bahkan hukuman internasional, di saat kemenangan atas kelompok oposisi sudah pasti akan diraih?

Kalaupun rezim Assad akan menggunakan senjata kimia, seharusnya itu dilakukan pada awal pertempuran yang cukup berat, ketika rezim harus menghadapi beberapa kelompok oposisi sekaligus di Ghouta Timur. Assad juga mesti tahu bahwa penggunaan senjata kimia akan mendapat respons keras dari AS dan sekutu mereka.

Tepat setahun lalu, AS melancarkan serangan hebat ke Pangkalan Udara Shayrat, Provinsi Homs, saat ada serangan senjata kimia di Kota Khan Shaikhun yang diduga dilakukan rezim Assad. Pada Mei tahun lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan penggunaan senjata kimia merupakan garis merah bagi Prancis.

Kedua, mayoritas korban dari serangan senjata kimia di Douma ialah anak-anak dan perempuan. Padahal, mereka berada di ruang bawah tanah. Memang sejak perang saudara pecah di Suriah pada 2011, kebanyakan rumah tangga Suriah memiliki ruang bawah tanah sebagai tempat berlindung dari serangan militer rezim Assad. Karena Ghouta Timur, tempat bercokolnya Kota Douma, telah dikepung pasukan pemerintah sejak 2013, bahkan kawasan inilah yang pertama kali terpapar senjata kimia pada lima tahun lalu, hampir pasti seluruh rumah di Ghouta Timur memiliki ruang bawah tanah.

Namun, mengapa yang terpapar senjata kimia justru anak-anak dan perempuan, dan bukan anggota pemberontak bersenjata yang mestinya menjadi sasaran serangan? Ketiga, mengapa sekutu tak mau menunggu hasil investigasi OPCW? Tampaknya serangan sekutu dan reaksi Rusia memiliki banyak motif. Bagi Presiden AS Donald Trump, serangan ke Suriah, di saat investigasi atas campur tangan Rusia untuk memenangkan Trump dalam Pemilihan Presiden 2016 sedang berjalan, bertujuan memperlihatkan kepada warga AS tentang sikap anti-Rusianya. Ini penting untuk menghapus citranya sebagai sekutu Rusia. Bahkan, dengan serangan itu, Trump ingin mempermalukan Putin dan memperlemah pengaruh global Rusia.

Itu juga penting untuk mengirim pesan kepada Iran dan Korea Utara bahwa mereka tidak dapat mengandalkan perlindungan Rusia. Bulan depan, rencananya Trump akan bertemu dengan Presiden Korut Kim Jong-un dan diduga akan merusak perjanjian nuklir Iran. Selain Tiongkok, Korut sangat mengandalkan dukungan Rusia dalam perundingan denuklirisasi Semenanjung Korea. Iran juga berharap mendapat perlindungan Rusia atas upaya Trump menghukum dan mengisolasi Iran.

Bagi Inggris, selain membantu AS, itu bertujuan mempermalukan pemerintahan Putin yang bulan lalu dituduh Inggris terlibat dalam upaya pembunuhan menggunakan zat kimia terhadap agen ganda Sergei Skripal dan putrinya, Yulia, di Inggris. Akibat insiden itu, Inggris dan Rusia saling mengusir puluhan diplomat masing-masing.

Sementara itu, Immanuel Macron menghukum Suriah yang dipandang telah melanggar garis merah yang telah ditetapkannya untuk mendongkrak peran global Prancis dan menaikkan dukungan publik Prancis atas dirinya yang belakangan ini mengalami kemerosotan tajam. Pemerintahan Putin sendiri bersuara keras menentang sekutu, bahkan dengan ancaman tidak akan membiarkan serangan sekutu terhadap Suriah tanpa konsekuensi, untuk mengalihkan perhatian publik Rusia atas krisis ekonomi yang sedang dihadapi Rusia akibat sanksi AS dan sekutu Barat.

Serangan ke Suriah harus dilihat sebagai serangan simbolis. Secara militer, yang tidak berdampak signifikan, ditujukan kepada Assad. Namun, secara politik ditujukan kepada Putin. Pertama, sekutu telah memberi tahu Rusia rencana serangan sehingga Rusia dapat memberi aba-aba kepada rezim Suriah untuk mengosongkan tempat-tempat yang akan jadi sasaran serangan.

Kedua, sekutu tidak menyerang Pangkalan Udara Hmmaimim dan pangkalan angkatan laut di Tartus milik Rusia. Tujuannya menghindari konflik militer terbuka dengan Rusia. Sekutu tidak dapat menunggu hasil investigasi OPCW karena memakan waktu berbulan-bulan. Itu akan menghilangkan momentum.

Rusia sendiri, kendati telah mengancam Sekutu, tidak akan mengambil tindakan yang dapat berujung pada konfrontasi militer. Namun, mungkin Rusia akan melakukan serangan simbolis terhadap oposisi dukungan AS di Suriah demi menyelamatkan muka mereka sebagai negara besar yang harus dihormati.

 

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More