Warga Kampung Akuarium Tidak Bisa Miliki Lahan

Penulis: Nicky Aulia Widadio Pada: Senin, 16 Apr 2018, 16:05 WIB Megapolitan
Warga Kampung Akuarium Tidak Bisa Miliki Lahan

MI/Nicky Aulia

PEMBANGUNAN kembali pemukiman warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara tidak serta merta membuat warga bisa memiliki tanah yang akan mereka diami. Sebab, lahan tersebut tetap merupakan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tidak bisa dipindahtangankan tanpa persetujuan DPRD.

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Achmad Firdaus menuturkan lahan di Kampung Akuarium merupakan milik Pemprov DKI. Aset itu bisa dimanfaatkan oleh warga melalui perjanjian, namun tidak bisa dimiliki.

"Aset Pemda mau dibangun ya monggo, itu kan tergantung kebijakan Pemprov," kata Achmad ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (16/4).

Saat ini, di lahan itu telah dibangun shelter atau tempat tinggal sementara untuk warga. Begitu hendak dibangun rumah susun, kata Achmad, perlu ada perjanjian antara warga dengan Pemprov DKI sebagai pemilik aset. 

Bentuk pemanfaatan aset pemerintah sendiri bisa berupa pinjam pakai, sewa, build-operate-transfer (BOT), hingga melalui penugasan berupa diskresi gubernur. "Diskresi gubernur untuk menentukan pemanfaatan," tutur Achmad. 

Persetujuan DPRD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, aset berupa tanah yang hendak dipindahtangankan harus melalui persetujuan DPRD lebih dulu. Pun jika dibangun rumah susun, warga hanya akan mendapat sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

Achmad sendiri tidak khawatir pemanfaatan aset Pemprov DKI oleh warga Kampung Akuarium bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Yang penting kalau BPK itu kan semua teradministrasi, ada tertulisnya, shelter ada batas waktunya. Aset tetap kita amankan. Kecuali kalau nggak ada hitam di atas putihnya, liar, nah itu baru jadi temuan," jelas dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menuturkan akan melihat skema dari pemanfaatan lahan Kampung Akuarium oleh warga lebih dulu sesuai kemampuan warga setempat. Yang jelas, proses pembangunan kembali Kampung Akuarium itu akan melibatkan masyarakat langsung.

"Nanti akan dilihat skemanya, apakah masuk ke dalam skema mereka bisa menyewa. Kami harapkan juga ke depan pertama-tama adalah pemetaan bagaimana keadaan masyarakat di sana, sesuai nggak dengan ekonominya, faktor sosial, pendidikannya seperti apa," jelas Sandiaga. (OL-7)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More