Istana Minta Hentikan Politisasi Masjid

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Senin, 16 Apr 2018, 16:43 WIB Polkam dan HAM
Istana Minta Hentikan Politisasi Masjid

ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

KEPALA Kantor Staf Presiden Moeldoko menyayangkan banyaknya aktivitas di rumah ibadah yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Masjid, kata Moeldoko, ialah tempat syiar agama dan hal-hal yang membawa kesejukan bagi masyarakat. "Kalau di masjid kan tempat syiar agama, menebarkan kesejukan, bukan menebarkan hal-hal yang berbau itu. Nanti jadi bingung masyarakat," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.

Pernyataan Moeldoko disampaikan menanggapi tudingan Eggi Sudjana ketika berbicara Masjid Dzarratul Muthmainnah, Tangerang Selatan, Minggu (15/4).  Eggi berpidato soal kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Menurut dia, kebijakan Presiden Joko Widodo yang membuat rakyat miskin. Eggi menilai hal itu terjadi akibat sumber daya alam Indonesia yang banyak dikuasai asing

Sebelumnya, pernyataan politis di masjid juga dilontarkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Amien berbicara soal Pilpres 2019 di Massjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat (13/4). Pernyataannya memuat isu partai setan dan partai Allah.

Moeldoko tidak hanya enyayangkan sikap Eggi yang melontarkan tudingannya itu di forum pengajian di lingkungan masjid. Ia juga menilai substansi yang dilontarkan Eggy salah. Jika indikatornya adalah sumber daya alam yang banyak dikuasai asing, kata Moeldoko, hal itu sudah terjadi sebelum pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. "Ngomongnya tidak logis," tegasnya.

Selain itu, kata Moeldoko, pemerintahan Jokowi-Kalla mampu memangkas angka ketimpangan kemiskinan di masyarakat. Ia berujar indeks gini ratio saat ini turun dari 0,41 ke 0,39. (OL-5)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More