Menangkal Korupsi Lembaga Legislatif

Penulis: Dero Iqbal Mahendra Pada: Senin, 16 Apr 2018, 08:20 WIB Polemik
Menangkal Korupsi Lembaga Legislatif

MI/ ROMMY PUJIANTO
Suasana loket penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk para calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak saat diperlihatkan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/1).

USULAN Komisi Pemilihan Umum untuk menerbitkan peraturan KPU (PKPU) terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bagi para calon anggota legislatif (caleg) menuai reaksi pro dan kontra. Tentangan paling keras datang dari partai politik. Alasannya masuk akal karena aturan yang akan dibuat oleh KPU itu tidak sejalan dengan UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Namun, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan berpendapat lain. Ia menilai langkah KPU itu merupakan upaya agar anggota legislatif terpilih, terutama DPRD, dapat patuh melaporkan LHKPN. Pasalnya, selama ini DPRD selalu menjadi institusi yang terendah dalam hal kepatuhan LHKPN.

Dia menjelaskan DPRD selalu merasa bukan bagian dari penyelenggara negara yang wajib melaporkan LHKPN karena UU 28/1999 menyatakan LHKPN hanya sampai DPR. Padahal, dalam UU KPK di bagian penjelasan menyebutkan DPRD termasuk penyelenggara.

"Selama ini DPRD berkilah bahwa materi LHKPN itu ada di UU 28/1999 dan mereka tidak termasuk di sana. Dispute tersebutlah yang menerangkan mengapa selama ini kepatuhan dari DPRD di Indonesia di bawah 30%," terang Pahala saat diubungi di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan ada daerah yang 100% patuh menyampaikan LHKPN, tetapi ada juga yang 0%. Misalnya, DPRD DKI Jakarta termasuk yang tidak taat dalam LHKPN.

Hal itu yang mendasari pemikiran bahwa persoalan tersebut harus diselesaikan sebelum seseorang terpilih sebagai anggota DPRD. Kini KPU tengah merancang PKPU yang mewajibkan setiap caleg menyampaikan LHKPN.

Pahala menjelaskan, poin penting dari LHKPN terletak pada surat kuasa membuka rekening bank. Oleh sebab itu, bagi yang tidak memasukkan surat kuasa membuka rekening dirinya, anak, dan istri, dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Lampaui kewenangan

Ahli hukum tata negara Refly Harun menilai KPU telah melampaui kewenangannya jika mengharuskan caleg menyampaikan LHKPN. Usulan rancangan PKPU itu, menurutnya, tidak mengacu pada peraturan perundangan yang ada. "Saya pribadi tidak sependapat. Harusnya kan KPU mengacu kepada undang-undang," kata Refly.

Ia menyebut KPU tidak bertindak sebagai penyelenggara pemilu yang baik dan benar. Lembaga itu mengusulkan aturan yang memberatkan caleg tanpa mengindahkan batas kewenangannya. "LHKPN itu kan bukan ranah atau wewenang KPU. Sekarang yang ada KPU sudah melebihi wewenangnya kalau sudah seperti ini," jelasnya.

KPU, lanjut Refly, mestinya mempermudah syarat, bukan memperberat. "Kalau bukan syarat yang sejalan dengan undang-undang, otomatis tidak relevan. Apalagi, LHKPN hanya untuk penyelenggara negara, sedangkan caleg kan bukan," tukasnya.

Komisi II DPR akan membahas lebih lanjut mengenai usulan itu. "Minggu depan dibahas," ujar Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria.

Dia mengatakan UU Pemilu tidak mengatur syarat penyerahan LHKPN bagi caleg. LHKPN hanya bagi pejabat negara dan tidak semua caleg adalah pejabat negara. Namun, ia menilai usulan itu sebagai terobosan yang baik.

"Itu terobosan yang baik. Kan juga tidak melanggar UU. UU tidak memerintahkan, tidak melarang, jadi bisa diatur dalam PKPU. Ini bagian transparansi," ucap politikus Gerindra itu.

Anggota Komisi II dari F-PG Firman Soebagyo menilai usulan KPU itu tidak bisa diterapkan bagi semua caleg. Pasalnya, tidak semua caleg ialah pejabat negara yang harus melampirkan LHKPN.

"Karena itu, saya mengusulkan LHKPN itu sebaiknya diberlakukan bagi incumbent, bagi pejabat negara yang memang sudah pensiun dan akan mencalonkan diri jadi anggota DPR. Namun, bagi caleg baru, itu tidak perlu karena belum pejabat negara," tuturnya. (Nur/Opn/P-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More