Kebijakan Properti Perlu Data Akurat

Penulis: Ghani Nurcahyadi Pada: Selasa, 03 Apr 2018, 10:29 WIB Ekonomi
Kebijakan Properti Perlu Data Akurat

ANTARA/R. Rekotomo
PROPERTI: Pengunjung mengamati maket rumah pada pameran properti di Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

PELAKU industri properti diharapkan memberi data valid sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Tujuannya kebijakan yang diterbitkan pemerintah lebih terarah dan memberi keuntungan bagi baik konsumen maupun pengembang.

Hal itu menjadi salah satu fokus utama dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Pengurus Pusat Persatuan Realestat Indonesia (DPP REI) dan Bank Indonesia (BI) terkait dengan riset bersama industri properti di Jakarta, kemarin. REI akan menyerahkan data yang dihimpun dari sekitar 4.500 anggota mereka kepada BI untuk ditelaah.

Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata mengatakan data yang akan diberikan nantinya meliputi seluruh aspek dalam industri properti mulai proyek yang sedang berjalan hingga kondisi terakhir penjualan properti. Data seperti itu, lanjut Soelaeman, merupakan data yang sudah tersedia dan selalu dimiliki REI. “Kita berharap, teman-teman di REI juga bisa berikan kontribusi terhadap kerja sama ini sehingga BI bisa membuat kebijakan akurat dan tepat untuk kita semua. Kalau ini bisa dilakukan secara terstruktur, aturan akan sesuai dengan kondisi sebenarnya,” kata Soelaeman kepada pers.

Kebijakan BI terkait dengan sektor properti, menurut pria yang karib disapa Eman itu, selama ini telah menunjukkan kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan industri properti. Misalnya, pelonggaran loan to value (LTV) ratio pada 2016 yang memicu pertumbuhan kredit properti.

Meski demikian, Eman masih menyoroti adanya sejumlah bank yang belum melaksanakan pelonggaran LTV tersebut. Di sisi lain, REI juga menyoroti soal penurunan suku bunga acuan BI yang belum berdampak pada kredit konstruksi bagi pengembang agar semakin mendorong laju pertumbuhan industri properti yang kini dalam masa pemulihan.

“Sebenarnya kebijakan BI melalui pelonggaran LTV sudah akurat. Tapi, kami akan berkontribusi lebih detail lagi agar kebijakan lebih baik lagi, seperti LTV spasial. Kemudian sekarang juga ada perbedaan antara suku bunga dan kredit konstruksi. Saya pikir ini harus diturunkan (kredit konstruksi) agar properti lebih kuat lagi,” ujar Soelaeman.

LTV spasial
Data BI menunjukkan sejak diberlakukannya pelonggaran LTV untuk kedua kalinya pada Agustus 2016, pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) cenderung stabil. Hingga Januari 2018 tercatat pertumbuhan KPR menjadi 10,89% dan berada di atas pertumbuhan total kredit perbankan yang tercatat 7,40%.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan pihaknya sampai saat ini masih melakukan kajian mendalam untuk memberlakukan LTV spasial atau kebijakan LTV yang disesuaikan dengan kondisi di daerah. Karena itu, tidak hanya data primer yang dibutuhkan BI, tapi juga data sekunder dari pelaku industri properti. “LTV spasial sangat bergantung pada regional makanya kami perlu data yang akurat, bukan hanya data primer, melainkan juga data sekunder. Kalau kita tidak bisa dapat data atau hanya setengah-setengah, ya kebijakan juga tidak bisa keluar. Karenanya, saya berharap nota kesepahaman ini bisa segera diimplementasikan,” kata Mirza.

Di sisi lain ekonom Bank BCA David Sumual menyoroti penerapan LTV spasial nantinya. Dalam diskusi bertajuk Perkembangan Sektor Properti di Triwulan Pertama 2018, pria yang juga sebagai pengajar itu mempertanyakan LTV spasial yang akan diberlakukan di level provinsi atau kabupaten/kota. “Tingkat inflasi tiap kota juga berbeda dalam satu provinsi,” tandasnya. (S-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More