Pemerintah Lantang Kenakan Cukai Plastik

Penulis: Erandhi Hutomo Saputra Pada: Senin, 02 Apr 2018, 04:45 WIB Humaniora
Pemerintah Lantang Kenakan Cukai Plastik

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

PENOLAKAN terhadap rencana pemerintah untuk mengenakan cukai plastik tidak menyurutkan pemerintah untuk tetap menerbitkannya pada Mei mendatang. Saat ini, penggodokan PP tersebut tengah dibahas antarkementerian, di antaranya Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Untuk kebijakan cukai plastik masih dibahas di tingkat PAK (panitia antarkementerian)," ujar juru bicara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Deny Surjantoro, saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Setelah pembahasan antarkementerian, Deny mengaku selanjutnya pemerintah akan berkonsultasi dengan DPR. Meski dalam bentuk PP, konsultasi tetap diperlukan agar kebijakan cukai plastik bisa mendapat masukan secara komprehensif sebelum diterbitkan.

"Pada prinsipnya setiap kebijakan pemerintah pasti akan berkonsultasi baik itu dengan DPR maupun asosiasi yang mewakili elemen masyarakat. Apalagi kebijakan yang sifatnya berdampak terhadap masyarakat luas sehingga diharapkan peraturan atau kebijakan baru yang akan diterbitkan nantinya tidak akan memberatkan atau malah kontraproduktif," jelasnya.

Diketahui, di antara barang kena cukai (BKC) baru yang akan dite-rapkan pemerintah seperti cukai minuman berpemanis dan emisi gas buang, cukai plastik merupakan yang paling diutamakan.

Dikaji mendalam

Dia menambahkan kebijakan tersebut telah dikaji secara mendalam dan didasarkan pada kondisi lingkungan akibat limbah plastik yang sudah sangat parah. Untuk itu, perlu kebijakan dalam melindungi lingkungan melalui pengenaan cukai.

"Kebijakan cukai plastik ini di-terapkan dengan maksud untuk perlindungan terhadap lingkungan hidup yang pada akhirnya nanti masyarakat yang akan memetik hasilnya," ujar Deny

Deny menampik bahwa kebijakan cukai plastik itu hanya untuk mengejar target realisasi penerimaan negara dari cukai baru pada tahun ini yang mencapai sekitar Rp500 miliar. "Ini tidak semata-mata hanya untuk mencari penerimaan negara saja. Hal ini juga dilakukan dengan melalui beberapa kajian yang mendalam," ucapnya.

Diketahui sebelumnya sebanyak 16 asosiasi usaha yang tergabung dalam Forum Lintas Asosiasi Industri Produsen dan Pengguna Plastik menolak rencana pengenaan cukai kemasan plastik. Pengenaan cukai diyakini lebih menimbulkan kerugian ketimbang manfaat.

Dari sisi industri, pengenaan cukai itu akan berdampak pada naiknya biaya produksi dan bisa melemahkan daya saing industri. Adapun ke-16 asosiasi juga berpendapat pe-ngenaan cukai berpotensi menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.

Sementara itu, untuk mengurangi masalah sampah plastik, terutama kantong plastik, menurut Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Tiza Mafira, mendesak untuk segera diselesaikan.

Menurutnya, diperlukan peran berbagai pihak untuk terlibat dalam menciptakan solusi sebab tanpa partisipasi masyarakat, target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% secara nasional pada 2025, ditambah dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi sampah plastik di lautan sebesar 70%, sulit tercapai.

Dia juga menyampaikan pengurangan sampah plastik harus dilakukan di tingkat rumah tangga. Cara-nya dengan mewajibkan pemilahan sampah organik dan nonorganik.

(Ind/H-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More