Menguatkan Fondasi Pasar Digital di Tanah Air

Penulis: Zubaedah Hanum Pada: Minggu, 01 Apr 2018, 08:15 WIB Weekend
Menguatkan Fondasi Pasar Digital di Tanah Air

MI/RAMDANI

"REMBUK nasional ini tujuannya bukan mau saling tuding, tapi mau sampaikan, "Halo," gelombang digital udah makin besar nih! Tandanya makin besar apa? Investasi makin besar," celoteh Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) periode 2016-2018, Aulia Ersyah Marinto.

Ya, pertumbuhan e-commerce dan start-up di Tanah Air sedang manis-manisnya. Ada beberapa start-up yang bahkan berstatus unicorn, yang memiliki valuasi senilai US$1 miliar atau sekitar Rp13,7 triliun.

Meski sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 sebagai peta jalan e-commerce, Aulia menilai itu saja tidak cukup. Sebagai satu-satunya asosiasi e-commerce di Tanah Air, Aulia paham betul apa yang tengah terjadi. Apa sajakah itu? Berikut ini petikan wawancara Media Indonesia dengan Aulia di kantornya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/3) lalu.

Bagaimana perkembangan e-commerce dan start-up di Tanah Air saat ini?

Menurut saya dinamikanya makin seru. Jangan dibenturkan dengan pertanyaan seperti "Kapan mau nyampai, atau apa," itu akan mengecilkan hati karena sebetulnya kita baru mulai dalam industri digital ini.

Kita sedang memasuki tahap menata regulasi, yang merupakan implementasi dari Perpres No 74. Itu titik awalnya, sekarang sedang berproses menata regulasi. Maksudnya menata itu, kita mau bangun regulasi yang mendorong dan menstimulasi perkembangan e-commerce dan itu berjalannya pararel dalam konteks tujuh pilar peta jalan itu, yang diolah sedemikian rupa oleh kementerian terkait.

Isu krusial apa yang menjadi sorotan?

Seperti yang diketahui, pasar Indonesia sangat besar dan menggiurkan bagi banyak pihak, termasuk para pengusaha perintis start-up dan e-commerce. Namun, sampai saat ini, pemerintah masih belum memiliki aturan jelas soal keduanya (misalnya dalam bentuk UU).

Seberapa penting aturan tersebut?

Dari road map itu akan melahirkan undang-undang, perpres, permen, atau bahkan deregulasi. Itu kan instrumen hukum, jadi itu bagian dari diskusi pemerintah dengan para stakeholder. Yang jelas, bahwa dari enggak ada mau diadain, Anda mau bilang itu kurang? Enggak bisa. Kita sedang bangun industri baru, yang dalam 25 tahun lalu tidak ada di Indonesia.

Akan banyak tantangan berbagai dimensi yang harus kita siapkan fondasinya, dan harus diturunkan ke semua aspek-aspek. Kalau mau bilang, apa yang harus diprioritaskan? Maka selesaikan tujuh pilar dulu sebagai awal dan dasarnya, nanti kita perbaiki lima tahun lagi. Tapi jangan malas-malasan juga. Hari ini saya sudah mulai menyampaikan, gubernur, bupati harus mulai terlibat. Jangan cuma menteri, yang ngomongin fundamen digital ekonomi karena mereka juga yang punya otoritas.

Ada anggapan, respons pemerintah terkait aturan start-up dan e-commerce terbilang lambat dan cenderung melahirkan aturan yang kedaluwarsa? Bagaimana pendapat Anda?

Wajar kalau terlambat responsnya. Kenapa? Karena yang jalan duluan adalah pelaku bisnisnya. Saya di asosiasi paham betul bagaimana pemerintah berusaha untuk mengimbangi.

Sejauh ini kita rasakan banyak yang perlu dilakukan pemerintah, tapi tidak sedikit juga yang sudah dilakukan pemerintah. Tidak kurang pak Presiden, Wapres, menteri, semua sudah dalam porsinya, berusaha mendorong.

Karena negara ini bukan negara kecil, ini kan negara besar. Jadi ya butuh waktu, dan harus didorong terus, supaya jangan terlena.

Pemerintah kan perlu waktu untuk mendiskusikan dan memahami regulasi yang harus diterapkan. Harus fair kasih waktu supaya mereka memahami peraturan yang tepat untuk diterapkan.

E-commerce dan start-up dikhawatirkan menjadi ancaman bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM) karena yang dijual kebanyakan barang impor. Apakah begitu adanya?

Saya ingin katakan dalam konteks digital ini, gelombangnya cepat. Perlu merasa darurat dan paranoid. Contohnya, darurat UKM. Ini justru momen untuk angkat harkat UKM, angkat ekonomi kita secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi kita kan ditopang ekonomi kerakyatan.

Nah, lompatan yang cepat dan tinggi itu dilakukan dengan digital, maka kalau tidak dilakukan dengan cepat, UKM bisa-bisa diambil alih oleh asing, kalau misal enggak juga diambil, UKM tetap begitu-begitu saja. Jangan sampai 10 tahun kita godok, yang melek digital UKM-nya itu-itu saja, tidak potensial.

Karena gelombangnya sangat cepat, harus merasa darurat. Dan wajar kalau Indonesia jadi pasar dari mana pun, jangan kita salahkan mereka yang datang. Kita yang harus lari kencang.

Dalam konteks membangun mental supaya cepat, ini harus darurat, UKM sudah menjadi pilar ekonomi kita, tapi tidak terdata untuk digital. Padahal, untuk masuk digital, butuh data detail seperti database-nya.

Lantas, apa yang dilakukan idEA?

Supaya bisa menghadapi ini, kita sebagai pelaku sudah suarakan ini. Kemudian yang pasti dikaji lagi, seperti membuat pertemuan rembuk nasional. Yang akan membicarakan darurat UKM ini, supaya semua tersadar. Yang diundang semua kalangan stakeholder.

Rembuk nasional ini tujuannya bukan mau saling tuding, tapi mau sampaikan, "Halo" gelombang digital udah makin besar nih! Tandanya makin besar apa? Investasi makin besar. Sayangnya, kita belum ada format ideal, justru di rembuk nasional ingin menemukan formula yang pas untuk lingkungan kita sendiri. Enggak ada satu formula khusus.

Ada berapa jumlah anggota idEA saat ini?

IdEA itu ekosistem sehingga anggota-anggota kita terdiri dari situsnya e-commerce, saya bilang e-commerce yang kita maksud adalah, segala sesuatu yang transaksinya secara online. Di dalam ekosistemnya ya ada payment, logistik, marketing tools, data analythic, dan bank. Kalau dijumlahkan ada sekitar 330-an anggota.

Meski sudah ada yang berstatus unicorn, tidak serta-merta membuat start-up melantai di bursa. Mengapa demikian?

Itu pilihan ya. Bursa kan cuma salah satunya cara untuk bisa dapat pendanaan yang lebih berkembang. Kedua, perkembangan juga bisa lebih cepat sehingga makin memudahkan keputusan bisnis yang lebih besar.

Ya jadi ini model bisnis di mana memang pada tahun-tahun pertama, boleh dikatakan 5-10 tahun ke bawah, apa yang menjadi best practice di seluruh dunia, konteksnya mereka lebih kejar growth (pertumbuhan) ketimbang profit (keuntungan).

Seperti transaksi, visitor, transaksi bisnis. Kenapa? Karena ini kan tentang ritel, kalau bicara ritel ya tentang volume.

Terkait dengan pajak e-commerce, sejauh ini bagaimana pembicaraannya?

Semua kan harapan kita itu sama, bahwa kelak, Indonesia menikmati hasil dari digital ekonomi dalam bentuk pajak dan itu harus signifikan. Kok harus signifikan? Ya harus, negara kita ini kan gede, banyak juga yang cari rezeki di sini, selain orang kita sendiri.

Memang ada satu hal, kabarnya Ditjen Pajak mau keluarkan rancangan peraturan menkeu untuk agen penyetor. Kalau perlakuannya hanya kepada platform saja, tidak tepat.

Inginnya kita, ada beberapa hal seperti khususnya pajak agen penyetor (UKM), bolehlah kalau sekarang ngobrolin wacananya. Tapi, kalau implementasinya jangan. Ditunggu saja perkembangan UKM yang baru masuk ke bisnis digital ini.

Sekarang, kalau mereka mau ditarik pajaknya, ibarat bikin teh, diminum saja belum, merasakan manisnya saja belum, masak mau ditarik pajaknya? Mereka ini kan ya ada ibu-ibu, anak muda, yang buat buka usahanya, dan merintisnya saja butuh modal. Bisa kelojotan nanti, kalau belum berkembang sudah ditarik pajak. Malah bisa kabur dari marketplace.

Tantangan apa saja yang Anda hadapi selama memimpin idEA?

Peran kita, pertama sebagai mitra proaktif stakeholder dari industri e-commerce. Tugasnya mengedukasi, membagi informasi, menyampaikan dan memberikan data, agar siapa pun yang bersentuhan dengan industri nanti paham. Terutama kita yang jadi mitra pemerintah.

Tantangannya, sinkronisasi effort. Dari semua upaya-upaya ini, menyinkronkan stakeholder ini kan enggak mudah. Stakeholder-nya ada pemerintah, pemda, media, segala macam pihak asing yang datang ke sini, supaya pandangan dan langkahnya sama.

Apa masukan idEA untuk pemerintah?

Sinkronisasikan upaya-upaya yang ada untuk lebih terintegrasi dan terakselerasi.

Akan meredupkah tren e-commerce nanti?

Kalau saya melihat bagaimana dunia bergerak sekarang dalam konteks apa yang saya tahu, rasanya tidak. Justru akan makin tinggi. Dicampur dengan perkembangan telekomunikasi. Enggak ada ceritanya gelombangnya makin redup.

Nama: Aulia Ersyah Marinto
Tempat, tanggal lahir: Balimbingan, 20 Agustus 1968
Pendidikan Formal:
1994 S-1 Elektro Institut Teknologi Indonesia, Serpong, Jabar
1987 SMAN 2 Padang
1984 SMP Bhayangkari, Medan
1981 SD Cut Meutia Kayu Aro Jambi
Pengalaman Organisasi:
2016 Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA)
2012 Pendiri sekaligus Dewan Pembina idEA
Karier Profesional:
September 2012-sekarang CEO PT Metraplasa (Blanja.com), JV Company eBay Inc dan PT Telekomunikasi Indonesia
Desember 1997-Agustus 2012 PT Telkomsel Jabatan terakhir Senior Advisor to Presdir Corporate Communication POH Head of Corporate Secretary Group
Oktober 1995-Desember 1997 PT Multi Kontrol Nusantara Market Development Executive

Berita Terkini

Read More

Poling

DRAMA penganiayaan Ratna Sarumpaet akhirnya terbongkar. Kisah hayalan Ratna itu menjadi ramai dipublik setelah beredar foto muka lebam dan membuat Capres Prabowo Subianto menggelar konpers khusus untuk mengutuk kejadian itu pada pada Selasa (2/10) malam. Acara ini bahkan disiarkan secara langsung TV One dengan menyela acara Indonesia Lawyers Club yang membahas soal gempa di Sulteng. Kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Beberapa netizen mengungkap beberapa kejanggalan dan dugaan ini diperkuat hasil penyelidikan polisi. Akhirnya, Ratna pun mengakui kebohongannya. Dia mengaku mendapat bisikan setan untuk berbohong. Walau sudah ada pengakuan Ratna, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan tetap akan melakukan proses hukum karena kasus ini sudah bergulir dan menimbulkan keresahan. Apakah Anda setuju dengan sikap Polri ini?





Berita Populer

Read More